Breaking News:

Ribuan Sertifikat Tanah Diberikan KPN Langkat ke Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Langkat bersama kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat menggelar sidang panitia pertimbangan landreform (PPL)

Editor: jefrisusetio
Istimewa
Pemkab Langkat bersama Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Kabupaten Langkat, menggelar sidang panitia pertimbangan landreform (PPL) redistribusi tanah, di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Stabat, Kamis (29/7/2021). 

TRIBUN-MEDAN.COM, STABAT - Pemerintah Kabupaten Langkat bersama kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat menggelar sidang panitia pertimbangan landreform (PPL) redistribusi tanah di pelataran kantor BPN Langkat. Kegiatan ini, dalam rangka pelaksanaan reforma agraria 2021. 

Kepala BPN Langkat, Fachrul Husin Nasution mengatakan, sidang PPL bertujuan mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar kepemilikan tanah. Lalu, memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan. Sehingga, bisa memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah.

"Hasilnya, sebanyak 3.000 sertifikat tanah objek landreform, sudah diredistribusikan KPN Langkat kepada masyarakat Langkat," ujarnya saat memberikan keterangan pada media. 

Ia menjelaskan, jumlah redistribusi sertifikat pada sidang landreform pertama sebanyak 1.179 bidang diberikan kepada 1.015 kepala keluarga (KK). Luas keseluruhan tanah 1.037.104 M² untuk Kecamatan Kuala, Sei Bingai, Selesai, Stabat dan Kecamatan Hinai. 

Kemudian, redistribusi sertifikat pada sidang landreform kedua 29 Juli 2021, sebanyak 1.821 bidang di berikan kepada 1.767 KK, dengan keseluruhan luas tanah 4.651.652 M² untuk Kecamatan Kuala, Sei Bingai, Selesai, Stabat, Hinai, Gebang dan Kecamatan Bahorok. Pelaksanaan program ini berdasarkan instruksi pusat dan provinsi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan penerapan yang sudah dilakukan pihak KPN ke masyarakat mengenai tanah tersebut di antaranya melakukan penyuluhan, investarisasi dan indentifikasi objek dan subjek. Selanjutnya, melakukan pengukuran bidang tanah, peninjauan dan penelitian di lapangan serta manargetkan alokasi di 24 desa dan kelurahan. 

"Upaya ini, untuk tercapainya kegiatan redistribusi tanah sesuai dengan target yang telah di tetapkan, serta berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku," terangnya. 

(*) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved