RS Pirngadi Dapat Nilai C dari Segi Mutu Pelayanan, Wali Kota Bobby Nasution Perintahkan Hal Ini

"Survei ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan pelayanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja," katanya.

Dalam pertemuan itu, seorang dari tim survei, Dr. Hatta Ridho, MSP menjelaskan, konsep, dimensi dan indikator yang dipakai dalam survei ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Dia menerangkan, survei dilakukan dalam tiga tahap pengumpulan data.

"Setiap tahap pengumpulan data menggunakan metode penarikan sampel yang berbeda, sesuai dengan sumber data populasinya," katanya.

Tahap pertama, terangnya, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan nilai SKM dari Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Data populasi diambil dari jumlah kunjungan puskesmas pada 2020. Dari data tersebut diambil sampel sebanyak 400 orang dengan metode penarikan multistage random sampling.

Tahap kedua, lanjutnya, pengumpulan data untuk mendapatkan nilai SKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Populasi diambil dari data UMKM binaan Dinas tersebut.

"Responden dipilih secara acak (random sampling) yang ditentukan sesuai cakupan wilayah yang dibina. Dari 1603 UMKM yang terdata, ditentukan responden dengan sebanyak 300 orang," ujarnya.

Sedangkan pengumpulan tahap ketiga, sambungnya, dilakukan untuk mendapatkan nilai SKM RSUD Pirngadi. Respoden dipilih secara purposive random sampling dari kunjungan terhadap delapan unit layanan pada 15-118 Juni 2021, yakni poliklinik, farmasi, pendaftaran pasien, hemodialis, rawat inap Kelas 3, rawat inap VIP, perinatologi, dan rawat inap Kelas I.

"Jumlah responden yang ditemui di delapan unit ini sebanyak 290. Responden merupakan pasien maupun keluarga pasien yang mengetahui proses pelayanan di RSUD Dr. Pirngadi," jelasnya.

Temuan survei, ujar Hatta, dari kesembilan unsur tersebut, yang mendapat penilaian memuaskan adalah biaya dan tarif.

"Sementara yang perlu mendapat perhatian paling serius adalah penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Responden yang merasa pernah mengadu, tapi tidak ditanggapi, itu akan tercermin dalam survei. Mereka merasa tidak dihargai," ungkapnya.

Dinas Pekerjaan Umum Dapat Nilai Paling Buruk

Dalam pertemuan itu, disampaikan nilai SKM RS Pirngadi dan empat OPD di lingkungan Pemko Medan itu. Hatta menyebutkan, nilai mutu pelayanan RSUD Dr Pirngadi C atau kurang baik. Nilai yang sama juga diperoleh Dinas Kesehatan (puskesmas-puskesmas di Medan), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

"Sedang nilai D atau tidak baik diperoleh oleh Dinas Pekerjaan Umum juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan," katanya.

Hasil survei ini juga merekomendasikan, antara lain, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan, diperlukan perbaikan pelayanan publik di semua aspek kepuasaan masyarakat.

Reformasi birokrasi harus konsisten dilakukan dan inovasi pelayanan harus terus dipacu sesuai dengan perkembangan disrupsi teknologi 4.0.

"Perbaikan yang paling krusial terdapat pada aspek penanganan pengaduan, saran, masukan yang mudah diakses oleh pengguna layanan," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)