Breaking News:

Begini Penjelasan Wakil Bupati Deliserdang Perihal Jawaban Padangan Umum Fraksi DPRD Deliserdang

Wakil Bupati Deliserdang, H.M Yusuf Siregar menghadiri rapat paripurna tentang jawaban dan keterangan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi

Editor: jefrisusetio
Istimewa
Wakil Bupati Deliserdang, Yusuf Siregar membacakan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Deliserdang. 

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Wakil Bupati Deliserdang, H.M Yusuf Siregar menghadiri rapat paripurna tentang jawaban dan keterangan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Deliserdang terhadap RAPBD TA 2021 di DPRD Kabupaten Deliserdang

Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Deli serdang Zakky Shahri di dampingi Wakil Ketua Amit Damanik, T. Akhmad Tala’a,  Nusantara Tarigan Silangit, Sekretaris Dewan Drs Hendra Wijaya. Turut hadir Anggota DPRD Deli Serdang lainnya beserta para Staf Ahli, Asisten,  Kepala OPD serta Kabag.

Wakil Bupati Deli Serdang H.M Ali Yusuf Siregar membacakan jawaban dan keterangan pemerintah atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Deli Serdang terhadap RAPBD TA 2021.

Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.P.APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka perubahan APBD ini pada hakikatnya merupakan penyesuaian terhadap capaian target kinerja dan prakiraan rencana keuangan daerah dalam tahun anggaran berjalan. Sehingga pada rencana perubahan pendapatan dan belanja daerah, terjadi penambahan dan pengurangan anggaran.

Dalam sidang paripurna, diantaranya penjelasan fraksi Gerindra mengenai himbauan kepada seluruh Kepala Desa untuk mengalokasikan anggaran desa dalam rangka penanganan Covid 19.

Pemerintah kabupaten memberikan jawaban bahwa dalam hal penanganan Covid 19 penggunaan dana desa telah mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid 19 dan dampaknya.

Terdapat juga sebelas padangan, saran dan tanggapan yang seluruhnya menjadi dua belas poin lainya akan menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya penjelasan atas pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan mengenai belanja operasional lebih besar dari belanja modal. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan jawaban bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah  bahwa pencatatan belanja gaji dan tunjangan sertifikasi guru masuk dalam belanja operasional.

Kemudian ada sembilan poin lainnya yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan mengenai R.APBD Kabupaten Deli Serdang yangkan menjadi perhatian dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved