Gubernur Edy Rahmayadi akan Sikat Orang yang Berani Kuasai Bumi Perkemahan Sibolangit

TRIBUN-MEDAN.COM - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berupaya mengembalikan lahan Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, seutuhnya ke Kwartir Daerah Pramuka Sumut.

Sebab, dari total sekitar 200 hektare lahan Bumi Perkemahan Sibolangit, sebagian lokasinya dikuasai oleh orang tak bertanggung jawab.

Pernyataan itu disampaikan orang nomor satu di Pemprov Sumut usai memimpin Apel Besar Peringatan Hari Pramuka ke Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumut ke-60, Selasa (31/8/2021).

"Masih berproses. Orang yang tidak bertanggngjawab. Setelah dikomunikasi, apabila tidak diindahkan, aparat hukum yang akan melakukan penertiban," kata Edy, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan.

Menurut Edy, lahan Bumi Perkemahan yang berada di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang memiliki sejarah di dunia kepramukaan.

Pada tahun 1977, tempat tersebut pernah menjadi lokasi jambore pramuka nasional.

Dan dari pengakuan mantan Pangkostrad itu, dirinya pun turut terlibat dalam kegiatan jambore nasional di tahun tersebut.

Berbagai kegiatan terlaksana di wadah Bumi Perkemahan Sibolangit ketika itu, yakni bahari, sasaka, dirgantara, dan bhayangkari.

Sehingga kehadiran Bumi Perkemahan Sibolangit harus menjadi suatu kebanggaan bagi Pramuka di Sumut.

"Itu adalah tanah pramuka. Akan dikembalikan ke pramuka. Dan pramuka saat itu menggunakan itu, jambore nasional yang pertama tahun 1977. Salah satunya saya ikut disitu. Saya ngerti saya tahu tempat itu," ungkapnya.

"Banyak kaum-kaum pramuka terwadahkan di situ," tambah Edy.

Kata Edy, kini tinggal 40 persen sisa penghuni yang masih menguasai lahan Bumi Perkemahan Sibolangit secara ilegal.

Maka masyarakat yang tak mempunyai hak atas lahan tersebut akan kembali dijalin komunikasi dan turut disosialisasikan untuk segera meninggalkan tempat tersebut.

"Karena tidak diurus, tidak dijaga, akhirnya sekarang dikuasai oleh orang-orang tak bertanggungjawab. Ada kurang lebih 60 persen yang sudah tinggalkan tempat. Sisanya 40 persen lagi, bila tidak bisa akan ditertibkan aparat hukum," ucap mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

(ind/tribun-medan.com)