Breaking News:

Wakil Bupati Deliserdang Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD, Begini Penjelasannya

Wakil Bupati Deliserdang Yusuf Siregar menyampaikan jawaban dan keterangan Pemerintah Kabupaten Deliserdang

Editor: jefrisusetio
Tribun Medan/Indra
Kepala BKD Deliserdang, M Ali Yusuf Siregar Senin, (4/9/2017). 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wakil Bupati Deliserdang Yusuf Siregar menyampaikan jawaban dan keterangan Pemerintah Kabupaten Deliserdang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Deliserdang

Pandangan itu, terhadap Rancanagan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kabupaten Deli Serdang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan.

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Deli Serdang. 

Wakil Bupati HMA Yusuf Siregar mengatakan, RANPERDA Kabupaten Deli Serdang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. 

Seperti pandangan fraksi terkait penerapan protokol kesehatan pada tahap pemilihan Kepala Desa serentak  guna mencegah  aktivitas yang dapat menimbulkan bahaya penyebaran dan penularan Covid 19.

"Sudah dituangkan dalam RANPERDA dengan menambah ketentuan 1 (SATU) Bab dan Penyisipan 7 (TUJUH) pasal baru yang mengatur mekanisme pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam Corona Virus DiSease 2019," ujarnya. 

Selanjutnya pelaksanaan tahap pemilihan kepala desa serentak akan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan kriteria level pemberlakukan  pembatasan  kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Deli Serdang. 

Kemudian, ia menjelaskan, atas rancangan peraturan daerah (RANPERDA) Kabupaten Deli Serdang Tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

Seperti dengan perubahan Nomenklatur Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sependapat bahwa perubahan ini bukan hanya untuk pemenuhan penyesuaian akan peraturan setingkat diatasnya melainkan mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Penempatan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional harus selektif dan memiliki kompetensi the right man on the right place, berintegritas agar menghasilkan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sependapat bahwa perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan.

Dan susunan perangkat daerah, akan memberikan energi positif dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih demi mewujudkan Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun Dalam Kebhinekaan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas usulan fraksi-fraksi terkait pemberian penghargaan berupa penyematan nama Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Menjadi Rumah Sakit H. Amri Tambunan, mengingat beliau saat menjadi Bupati Deli Serdang sangat konsen dengan Kesehatan masyarakat sehingga hampir di setiap Desa dan Kelurahan telah berdiri Puskesmas Pembantu (Pustu).

(*)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved