Breaking News:

Polda Sumut 'Sentil' Kapolsek dan Kanit Sunggal yang Blokir WA saat Dikonfirmasi Kasus Premanisme

Polda Sumut 'sentil' Kapolsek dan Kanit Sunggal yang blokir What'sApp saat dikonfirmasi kasus premanisme

Penulis: Alfiansyah | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/FREDY
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat memberikan keterangan soal aksi premanisme, Rabu (22/9/2021).(TRIBUN MEDAN/FREDY) 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Plt Kapolsek Sunggal, AKP P Panjaitan dan Kanit Reskrim AKP Budiman Simanjuntak bersikap tidak profesional ketika dikonfirmasi soal kasus premanisme yang makin menjadi-jadi di wilayah hukumnya.

Kedua pejabat ini memblokir What'sApp usai ditanya soal preman yang sempat ditangkap, lalu dilepas, namun kembali beraksi memalak pedagang.

Menyikapi sikap kenak-kanakan kedua pejabat itu, Polda Sumut pun 'menyentil' AKP P Panjaitan dan AKP Budiman Simanjuntak.

Baca juga: Makin Beringas, Preman Tantang Polisi untuk Menangkapnya saat Palak Pedagang

"Kebijakan Kapolda nomor 7 itu menjadikan media sebagai mitra strategis. Oleh karenanya, semua kita untuk saling memberikan informasi kontribusi kepada media, pun media kepada institusi kita," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Rabu (22/9/2021).

Hadi mengatakan, sikap tidak bijak semacam itu sebenarnya tidak perlu terjadi bila pejabat di Polsek Sunggal paham akan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

"Kapolda sudah menyampaikan bahwa ada jenjangnya. Kapolsek menyampaikan apa, Kanit menyampaikan apa, kemudian Kasi Humas menyampaikan apa, Kapolres menyampaikan apa, nanti muaranya ada di Kabid Humas," tambahnya.

Baca juga: Waktu Beraksi Sangar Kali, Begitu Ditangkap Preman di Martubung Letoy Langsung Minta Maaf

Mantan Wakil Direktur Lantas Polda Kalimantan Tengah ini juga mengatakan bahwa aksi premanisme tidak bisa hanya sekedar ditangkap dan membuat permintaan maaf.

Namun, pihak kepolisian harus bisa melihat unsur tindakan pidananya, apa lagi tindakan tersebut dilakukan berulang kali oleh pelaku yang sama.

"Premanisme yang menjurus pada tindak pidana akan kita tindak dengan aturan tindak pidana. Kita lihat pelanggaran atau perbuatan pidana yang dia lakukan, kalau misalnya unsur pidananya memenuhi kita proses," katanya.

"Apa lagi sudah berulang kali, jadi negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme," pungkas Hadi.(cr11/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved