Breaking News:

Sidang Kasus Pengadaan Sapi Pemkab Asahan, Sapi yang Dibeli Tidak Sesuai Spesifikasi

Seorang PNS Nina Syahraini dan rekanan Muhammad Sahlan menjalani sidang perdana kasus pengadaan bantuan ternak sapi Pemkab Asahan.

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Peternak memberi pakan sapi yang dijual untuk hewan kurban di peternakan di Jalan Avros, Medan, Selasa (13/7/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Seorang PNS Nina Syahraini dan Direktur CV Bangkit Sah Perkasa Muhammad Sahlan menjalani sidang perdana kasus pengadaan bantuan ternak sapi di Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (23/9/2021).

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Bambang Joko, Jaksa Penuntut Umum  (JPU) Roi Baringin Tambunan dalam dakwaaannya menuturkan, perkara ini berawal pada pada tahun 2019. 

Saat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan memperoleh anggaran yang bersumber dari dana P- APBD sejumlah Rp 1 miliar untuk kegiatan pengadaan ternak sapi sebanyak 80 ekor di Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan. 

"Bahwa kemudian, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan ternak sapi di Kecamatan tersebut, saksi M. Syarif, SH selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa menjabat selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," kata Jaksa.

Setelah menerbitkan Surat Keputusan tersebut, M. Syarif mengajukan permintaan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Asahan untuk melaksanakan tender atas paket pekerjaan pengadaan ternak sapi di Kecamatan tersebut, dengan total Pagu sebesar Rp 1 miliar, dan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp 995.221.040, dengan Surat Nomor 524/359 tanggal 24 Oktober 2019  Perihal Penyampaian Tender Dengan Nama Paket Pengadaan Ternak Sapi Kecamatan Sei Dadap, yang disertai juga dengan kelengkapan penyerahan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK.

"Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh terdakwa berisi rincian uraian kegiatan pengadaan ternak sapi di Kecamatan Sei. Dadap yang terdiri dari Pengadaan ternak sapi, sebesar Rp 832 juta, pengadaan pakan, sebesar Rp 36.340.800, pengadaan obat, sebesar Rp 36.361.600, pajak sebesar 10 persen sejumlah Rp 90.474.640," beber Jaksa.

Selanjutnya, kata Jaksa, terdakwa pun membuat lokasi penerima bantuan sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 

Bahwa spesifikasi ternak sapi yang ditentukan oleh terdakwa sebagaimana tertuang dalam Dokumen Lelang ialah Jenis ternak sapi lokal peranakan ongole (PO), jenis kelamin betina, umur 18 bulan-24 bulan.

Kemudian Pokja Pemilihan Pengadaan Barang Kab. Asahan melaksanakan proses lelang dan menetapkan CV. Bangkit Sah Perkasa dengan Direktur yaitu terdakwa Muhammad Sahlan, sebagai pemenang dalam penyedia pengadaan ternak sapi di Kecamatan Sei. Dadap Tahun 2019 dengan harga negosiasi Rp. 968.700.000.

"Seharusnya terdakwa mengawasi dan memeriksa pekerjaan saksi Muhammad Sahlan menyediakan 80 ekor sapi sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Surat Perjanjian. Tetapi oleh terdakwa dengan sengaja tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan tersebut," beber Jaksa.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Peternakan dari Fakultas Peternakan Universitas Sumatera Utara, Hamdan, S.Pt. M.Si, atas kegiatan pengadaan 80 ekor sapi tersebut, disimpulkan ditemukan 70 ekor ternak yang semua berjenis kelamin betina yang terdiri dari 31 ekor (44,28 persen) merupakan jenis sapi peranakan ongole (PO). Selebihnya, yaitu sejumlah 39 ekor (55,72 persen) teridentifikasi sebagai ternak sapi jenis lainnya atau bukan PO.

"Berdasarkan Dokumen Kontrak, umur ternak yang diadakan adalah pada kisaran umur 18 s/d 24 bulan (dengan dugaan pergantian sepasang gigi), setelah pemeliharaan selama 14,5 bulan (sampai pada saat Pendataan Sapi pada tanggal 16 Maret 2021), pada pemeriksaan kondisi sapi, sebagian besar (hampir 75 persen) masih menunjukkan hanya sepasang gigi seri yang berganti (3 tahun baru berganti 2 pasang gigi seri) dan kurang dari 10 ekor yang mengalami kebuntingan atau belum ada kelahiran," ujar Jaksa.

Sehingga, kata Jaksa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Ternak Sapi di Kecamatan Sei. Dadap oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, menyebutkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 615.926.429.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP," pungkas Jaksa. (cr21/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved