Tekad Kuat Bupati RHS Kembalikan Simalungun Lumbung Beras Terbesar di Sumut, Begini Upayanya

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH, MH bersama Wakil Bupati H Zonny Waldi S.Sos, MM terus menggencarkan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat.

Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Simalungun di masa mendatang. 

“Dari usaha-usaha yang kita lakukan, memperoleh akses dengan PT Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) Pangan Terhubung Sukabumi. PT BUMR Pangan Terhubung tersebut telah meningkatkan ekonomi petani khususnya padi dan sawah sejak 2017. Dimana petani di Sukabumi diorganisasikan dalam bentuk badan hukum koperasi,” tegas Bupati Simalungun Radiapoh pada pertemuannya dengan Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, MEM, Deputi Teknis IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program) Kementerian Pertanian Famela Fadhila dan Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM Riza Damanik PhD.

Pertemuan ini digelar di Hotel Sapadia Pematangsiantar, Senin (27/9/2021).

Radiapoh Hasiholan Sinaga yang biasa disingkat RHS melanjutkan, keberadaan organisasi petani dalam bentuk koperasi dimaksudkan agar petani bisa mengorganisir usaha untuk mencapai skala keekonomisan (economical of scale) serta memiliki paradigma atau mindset korporasi dan bisnis. Hingga para petani dapat membangun posisi tawar yang lebih besar di pasar produk-produk pertanian, serta tidak termajinalkan lagi dalam perekonomian.

"Di Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun salah satu daerah penghasil beras, justru sampai mengekspor ke daerah lain. Namun kondisi pertanian di Simalungun akhir-akhir ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi kesempatan ini adalah momentum yang luar biasa untuk mengembalikan Kabupaten Simalungun menjadi lumbung beras terbesar di Sumatera Utara," ucap Radiapoh dengan penuh semangat.

Radiapoh juga menegaskan semangat tersebut sejalan dengan gagasan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membangun korporasi petani dan nelayan sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat major projects penguatan jaminan usaha dan 350 korporasi petani dan nelayan.

“Mari kita gunakan kesempatan ini sebagai momentum awal pembentukan korporasi petani di Kabupaten Simalungun. Model korporasi petani yang ada di Sukabumi itu akan kita terapkan di Kabupaten Simalungun,” ucap Radiapoh lagi sembari berterima kasih atas respons cepat Kementerian PPN/Bappenas.

Sebelumnya Bupati RHS mengajukan proposal kepada Presiden Joko Widodo hingga berangkat ke Jakarta melakukan Rapat dengan Kementerian PPN/Bappenas dan menyerahkan buku Master Plan pembangunan korporasi Petani dan Nelayan di Kabupaten Simalungun.

"Dari hasil pertemuan-pertemuan dengan pemerintah pusat, Pemkab Simalungun mulai membangun korporasi petani di Kabupaten Simalungun yang akan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) BUMR Pangan Simalungun sesuai dengan yang dikembangkan PT BUMR Pangan Terhubung di Sukabumi, sebagai wadah berkumpulnya organisasi petani," tambah Radiapoh. 

Menurutnya, untuk menuju kepada hal dimaksud, kini telah dibentuk Koperasi Pangan Haroan Bolon (KPHB) serta telah dihidupkan kembali PD Agro Madear.

"Saya mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Simalungun untuk bersama-sama membangun demi kemajuan daerah ini ke depan," serunya. 

Pada pertemuan ini, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono berharap semua gagasan Bupati Simalungun serta masyarakat dapat terwujud.

"Korporasi petani dan nelayan merupakan projek prioritas nasional, jadi ke depan kita berhadap korporasi petani dan nelayan mempunyai Perpres. Kami meyambut baik upaya Bupati Simalungun untuk membangun korporasi petani dan nelayan di daerah ini," ucap Anang. 

Teken MoU