Aliansi Gerak Tutup TPL Desak Presiden Jokowi Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL kembali desak Presiden Jokowi soal penutupan PT Toba Pulp Lestari. Terkait hal ini, juru bicara Konsorium Pembaruan Agraria Benny Wijaya angkat bicara terkait hal tersebut.

"Kami yang terdiri dari 40 orang masyarakat adat Tano Batak dari Kabupaten Toba, Simalungun, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara, korban dari PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dan gabungan organisasi masyarakat sipil di Provinsi Sumatra Utara dan Nasional yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL kembali melakukan perjalanan ke Jakarta untuk sekali lagi membawa dan menyampaikan aspirasi kami mengenai keberadaan PT. TPL telah mengorbankan dan mengancam kehidupan masyarakat adat Tano Batak selama puluhan tahun," ujar Benny Wijaya saat dikonfirmasi tribun-medan.com pada Rabu (17/11/2021). 

Ia bersama rekan juangnya mendesak Presiden Jokowi mencabut izin dan menutup operasi PT TPL tersebut. 

"Maksud kedatangan kami kali ini untuk menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. TPL sekian puluh tahun kepada kementerian atau lembaga terkait dan menuntut Presiden Jokowi segera mencabut izin dan menutup PT. TPL seperti aspirasi dan tuntutan yang telah kami sampaikan sebelumnya," terangnya. 

Ia menjelaskan, di tengah masih belum berakhirnya pandemi covid-19 dan pembatasan sosial yang masih berlangsung di berbagai wilayah, pihaknya terpaksa melakukan perjalanan panjang Medan-Jakarta ini. 

"Sebab, kami melihat tidak ada komitmen dan keseriusan dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik yang tengah kami hadapi selama puluhan tahun," sambungnya.

"Tampaknya, aksi jalan kaki yang telah kami lakukan bulan Agustus yang lalu belum mampu menggugah hati orang nomor satu di Negara ini tersebut untuk segera mencabut izin dan menutup PT. TPL seperti aspirasi yang telah kami sampaikan langsung ke Presiden di Istana Negara," sambungnya. 

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi belum memperlihatkan tindakan konkrit atas tuntutan mereka di bulan Agustus lalu. 

"Kami warga Tano Batak, sebagai bagian dari warga Negara Indonesia sangat kecewa terhadap sikap Presiden Jokowi merespon tuntutan kami," ungkapnya. 

"Padahal, saat kami ke Jakarta pada Bulan Agustus lalu, Presiden berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu sebulan. Namun nyatanya hingga saat ini tidak tindak lanjut yang konkrit yang kami lihat di lapangan. Sebaliknya, yang terjadi tindakan intimidasi dan teror yang terus dilakukan oleh PT. TPL terhadap kami, warga Tano Batak, korban dari keberadaan dan operasi perusahaan tersebut," sambungnya.

Pihaknya juga berharap keseriusan Presiden Jokowi soal upaya menanggapi aspirasi masyarakat yang menjadi korban PT TPL.

"Sebab itu, kami meminta keseriusan Presiden Jokowi untuk segera menanggapi aspirasi kami, karna terlalu banyak kerusakan lingkungan dan praktek perampasan tanah dengan dalih klaim kawasan hutan yang telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat adat Tani Batak," ungkapnya. 

Kami mengenal TPL sejak bernama PT. Inti Indorayon Utama (IIU) yang dimiliki oleh pengusaha Sukanto Tanoto (Tan Kang Hoo). Sejak tahun 1982, perusahaan IIU telah masuk ke kampung kami dimulai dengan peta penunjukkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Hingga hari ini, yang kami tahu, dasar hukum TPL beroperasi telah dilakukan revisi sebanyak 8 (delapan) kali. Revisi kebijakan ini sangat berhubungan dengan luas area kerja TPL. Surat Keputusan terakhir yang mengatur TPL adalah SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020. Perubahan ini membuat luas area kerja TPL bertambah, menjadi 167.912 ha dan tersebar di kampung-kampung kami yang berlokasi di 12 kabupaten.

Dari amatannya, areal konsesi TPL merambah beberapa jenis kawasan hutan yang menurut mereka sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum.