Breaking News:

Aliansi Gerak Tutup TPL Desak Presiden Jokowi Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi belum memperlihatkan tindakan konkrit atas tuntutan mereka di bulan Agustus lalu. 

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Royandi Hutasoit
TRIBUN MEDAN/ IST
Aliansi Gerak Tutup TPL kumandangkan aspirasinya kepada Presiden Jokowi soal tutup PT TPL, Rabu (17/11/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL kembali desak Presiden Jokowi soal penutupan PT Toba Pulp Lestari. Terkait hal ini, juru bicara Konsorium Pembaruan Agraria Benny Wijaya angkat bicara terkait hal tersebut.

"Kami yang terdiri dari 40 orang masyarakat adat Tano Batak dari Kabupaten Toba, Simalungun, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara, korban dari PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dan gabungan organisasi masyarakat sipil di Provinsi Sumatra Utara dan Nasional yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL kembali melakukan perjalanan ke Jakarta untuk sekali lagi membawa dan menyampaikan aspirasi kami mengenai keberadaan PT. TPL telah mengorbankan dan mengancam kehidupan masyarakat adat Tano Batak selama puluhan tahun," ujar Benny Wijaya saat dikonfirmasi tribun-medan.com pada Rabu (17/11/2021). 

Ia bersama rekan juangnya mendesak Presiden Jokowi mencabut izin dan menutup operasi PT TPL tersebut. 

"Maksud kedatangan kami kali ini untuk menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. TPL sekian puluh tahun kepada kementerian atau lembaga terkait dan menuntut Presiden Jokowi segera mencabut izin dan menutup PT. TPL seperti aspirasi dan tuntutan yang telah kami sampaikan sebelumnya," terangnya. 

Ia menjelaskan, di tengah masih belum berakhirnya pandemi covid-19 dan pembatasan sosial yang masih berlangsung di berbagai wilayah, pihaknya terpaksa melakukan perjalanan panjang Medan-Jakarta ini. 

"Sebab, kami melihat tidak ada komitmen dan keseriusan dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik yang tengah kami hadapi selama puluhan tahun," sambungnya.

"Tampaknya, aksi jalan kaki yang telah kami lakukan bulan Agustus yang lalu belum mampu menggugah hati orang nomor satu di Negara ini tersebut untuk segera mencabut izin dan menutup PT. TPL seperti aspirasi yang telah kami sampaikan langsung ke Presiden di Istana Negara," sambungnya. 

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi belum memperlihatkan tindakan konkrit atas tuntutan mereka di bulan Agustus lalu. 

"Kami warga Tano Batak, sebagai bagian dari warga Negara Indonesia sangat kecewa terhadap sikap Presiden Jokowi merespon tuntutan kami," ungkapnya. 

"Padahal, saat kami ke Jakarta pada Bulan Agustus lalu, Presiden berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu sebulan. Namun nyatanya hingga saat ini tidak tindak lanjut yang konkrit yang kami lihat di lapangan. Sebaliknya, yang terjadi tindakan intimidasi dan teror yang terus dilakukan oleh PT. TPL terhadap kami, warga Tano Batak, korban dari keberadaan dan operasi perusahaan tersebut," sambungnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved