Pemkab Pakpak Bharat Masuk Peringkat Terbaik di Sumut Dalam Pencegahan Korupsi

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap Pemerintahan Daerah pada Tahun 2021.

Untuk wilayah Sumut, Kabupaten Pakpak Bharat masuk dalam peringkat terbaik terkait persepsi pencegahan korupsi, selain Tapanuli Selatan, dan Gunung Sitoli.

Pakpak Bharat meraih peringkat ketiga terbaik di Sumut dengan nilai 79,32 persen, Tapanuli Selatan 79,59 persen dan Gunung Sitoli 82,37 persen. Ketiganya di atas rata-rata nasional 72,43 persen. Sementara Pemprov Sumut hanya dengan nilai 69,26 persen.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 dapat digunakan untuk memperbaiki upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan.

"Kami sungguh berharap dengan survei ini akan memberikan masukan pada kita semua selaku anak bangsa yang berperan dalam melaksanakan orkestrasi pemberantasan dan pencegahan korupsi, sehingga kami akan gunakan dan kami manfaatkan hasil SPI untuk koreksi dan perbaikan kita dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujar Firli saat acara peluncuran Hasil SPI 2021 yang dikutip dari kanal Youtube KPK.

KPK melakukan SPI 2021 untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi yang dilakukan terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Firli mengungkapkan SPI 2021 dilakukan terhadap 98 kementerian/lembaga, 34 provinsi, 508 kabupaten/kota dengan responden sebanyak 255.010 orang.

Ia pun mengapresiasi pelaksanaan SPI secara masif oleh KPK di tengah pandemi COVID-19.

"Saya kira survei ini mungkin survei yang terbesar yang kami lakukan," ujar Firli.

Lebih lanjut, Firli mengatakan pelaksanaan SPI tersebut juga berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di mana SPI ditargetkan pada angka 70.

Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor mengatakan, akan terus berbenah di birokrasinya serta meningkatkan kinerja pelayanan untuk mewujudkan clean government dan good governance.

Franc Tumanggor juga berkomitmen, di bawah kepemimpinannya, Pemkab Pakpak Bharat lebih berintegritas dengan mengelola pemerintahan yang lebih baik dan menerapkan kaidah-kaidah dalam pencegahan korupsi sesuai yang diminta oleh KPK.

"Dengan dukungan semua ASN yang punya SDM yang baik, maka Pemkab Pakpak Bharat akan lebih berintegritas dalam mengelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya.

Pria yang pernah mengenyam pendidikan SMU hingga Kuliah di Australia ini pun berharap agar pengguna layanan tetap menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

"Harapan kita, agar pegawai yang bekerja tetap melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku,"pungkasnya.