Komnas HAM Bentuk Tim Penyelidikan Untuk Usut Kasus Masyarakat Adat Vs PT TPL

Artinya, pengakuan masyarakat adat masih dianggap sebagai pengakuan yang bersyarat. Kalau tidak ada masyarakat adatnya, jadi terkesan tidak dilindungi.

Masalahnya kemudian, lanjutnya, secara prosedural hal tersebut tidak diatur. Sebab, ada kekosongan legislasi. Misalnya RUU Masyarakat Adat di tataran nasional belum selesai.

Di level provinsi juga Perda Masyarakat Adat, sebagai payung hukum untuk menyelesaikan konflik, sampai kini ternyata belum diteruskan pembahasannya oleh DPRD Sumut.

"Padahal perda di tingkat kabupaten sudah ada. Misalnya di Toba, Taput, serta lainnya. Persoalannya perda di kabupaten itu tidak menjadi acuan utama dalam menyelesaikan konflik," ucapnya.

"Misalnya tuntutan 23 komunitas masyarakat adat yang selama ini kita suarakan diselesaikan hanya persoalan prosedural. Tidak melihat kenyataan, bahwa pengakuan masyarakat adat itu harus ada," sambungnya.

Maka dari itu menurutnya selama ini pemerintah masih terjebak di hal - hal prosedural. Demikian, langkah ke depannya pihaknya akan melakukan advokasi yang semakin kuat.

"Sebab, pola yang dibangun pemerintah sampai kini hanya sepihak. Artinya tidak mendorong partisipasi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, keberpihakan pemerintah juga semakin minim terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia. Contoh pernyataan menteri KLHK bahwa pembangunan yang Jokowi tidak akan terhambat dengan isu deforestasi.

Kendati pernyataan menteri tersebut tidak mengikat, namun itu sinyal tantangan gerakan sipil akan sangat besar ke depannya.

Demikian, pihaknya akan mencoba memformulasikan strategi baru ke depan agar tidak terjadi kemandekan untuk mendorong pemenuhan HAM.

"Semisal mendorong transparansi informasi. Kejahatan Lingkungan itu dimulai dengan kejahatan informasi yang disembunyikan. Fokus kita ke depan mendorong transparansi soal itu sehingga masyarakat tidak terbelah," tutupnya.

(cr8/www.tribun-medan.com)