PUNGLI Bikin KTP dan KK Rp 1,7 Juta, Tegasnya Wali Kota Bobby, Langsung Copot Si Kepling

TRIBUN-MEDAN.COM, Medan - Wali Kota Medan Bobby Nasution mencopot Kepala Lingkungan (Kepling) 8 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Sulistiyo, Selasa (11/1/2022).

Bobby menuturkan dirinya mendapat laporan dari warga melalui akun instagramnya mengenai pungutan liar yang dilakukan Sulistiyo kepada warganya pada Agustus 2021 lalu.

"Ini ada warga Medan melapor, saya sampaikan jangan ada pungli jangan ada korupsi, ini warga melapor dari instagram dari DM saya langsung melalui instagram kegiatan pungli bisa menunjukkan video ke kita," ujarnya.

Bobby pun langsung menemui Sulistiyo di Kantor Lurah Pulo Brayan Bengkel dan memintanya untuk membuat surat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp 1,7 juta yang sempat diminta ke warga.

"Urus KTP sama KK diminta Rp 1,7 juta, kemana coba uangnya? Kita minta besok dikembalikan harus dikembalikan besok, dan saya minta pak camat untuk diproses agar jangan jadi kepling lagi. Cari yang bagus untuk melayani masyarakat," kata dia.

Ia menekankan pengurusan dokumen kependudukan seharusnya tidak diminta pungutan dalam bentu apapun.

"Apapun alasannya untuk pengurusan data diri KTP KK mau tidak ada data mau KTPnya hilang kk hilang itu tidak dikenakan biaya sama sekali"

"Apabila mau ngurus surat surat tidak ada dikenakan biaya sama sekali karena itu kewajiban pemerintah untuk menyiapkan data diri bagi masyarakatnya," ucapnya.

Sebelumnya, warga Medan bernama Ian yang ingin mengurus KK dan KTP keluarganya diminta Rp1,7 juta agar urusan selesai.

Ian mengaku dua kali membayar agar KK dan KTP-nya beres.

Pertama Rp 1 juta kemudian Rp700 ribu.

"Urusnya Agustus 2021 lalu pak. Baru berani lapor sekarang setelah saya baca berita di Medsos. Saya beranikan lapor ke DM IG bapak. Alhamdulillah langsung direspon. Terimakasi perhatian Pak Wali," kata Ian.

Tak ingin hal seperti ini kembali terulang, Bobby minta agar Kepling itu mengembalikan uang sebesar Rp1,7 juta tersebut besok.

"Tolong besok dikawal ini Pak Lurah. Kalau tak dibayar ini korbannya dampingi lapor polisi. Pak Kepling ini sudah melanggar hukum," lanjut Bobby.

Ini Alasan Wali Kota Bobby Copot Kepala UPT OPJD Dinas Pekerjaan Umum

Wali Kota Medan, Bobby Nasution mencopot jabatan Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase (OPJD) Dinas PU wilayah Medan Kota, Abidin terhitung per Senin (1/11/2021) lalu.

Bobby mengaku pencopotan tersebut dilakukan karena Abidin tidak responsif saat terjadi banjir di wilayahnya.

"Ini yang paling parah lagi ada kendala enggak ada, (alasannya) sibuk pulak, saya datang cek malam-malam jam satu ke lapangan, lalu pihak kecamatan hadir namun penanggung jawabnya bukan hanya kecamatan, aliran itu tugas PU, saya minta hadir, enggak hadir, itu sudah saya tunggu-tunggu juga," ujar Bobby, Kamis (4/11/2021).

Dikatakannya, Kepala OPJD, Abidin seharusnya sudah menyelesaikan permasalahan drainase dari jauh-jauh hari sebelum datang musim hujan.

Namun, Bobby mengatakan Abidin justru tidak ada di lapangan saat dirinya turun langsung mengecek kondisi warga di Medan Kota.

"Kenapa saya minta hadir, biar dilihat ini masalahnya di mana sumbatnya di mana, drainase mana-mana aja yang harus diperbaiki biar tau dia anggaran 2022 itu bukan hanya acara seremonial dihabis-habiskan seperti itu. Itu yang saya tekankan enggak boleh, semua jajaran dengan PU kalau musim hujan harus hadir di lapangan," tuturnya.

Bobby pun meminta setiap jajaran Dinas PU Kota Medan siap siaga di lapangan saat terjadi banjir untuk memastikan kendala di kawasan yang tergenang.

"Percuma kita punya lima UPT di Kota Medan ini, kalau setiap banjir malah di rumah enggak boleh seperti itu. Malah masyarakat yang kebanjiran enggak bisa tidur, kita sebagai penanggung jawab pembuat aliran itu malah tertidur nyenyak," ujarnya.

Ia menekankan, ke depan jajaran Dinas PU Kota Medan dapat menetapkan jadwal piket untuk masing-masing personel agar dapat mengecek langsung wilayah yang banjir.

"Kalau perencanaan kita ini bagus pekerjaan tidak asal-asal enggak ada main main anggaran di situ. Kalau hujan deras permasalahan drainase bisa kita selesai, jadi sekarang saya minta itu selama musim hujan seluruh jajaran stanby semua buat jadwal paketnya setiap UPT," ujarnya.

"Apalagi ini banjir yang saya akui di kota medan hampir 90 persen itu permasalahannya adalah drainase bukan luapan air sungai seperti beberapa waktu belakang tadi, jadi khusus untuk bagi medan bagian Utara mungkin ada luapan atau dari Rob," tambahnya.

Menantu Presiden Jokowi itu menambahkan penanganan banjir di Kota Medan tidak setengag-setengah sehingga bisa membuahkan hasil yang maksimal.

"Dalam penanganan banjir ini, enggak bisa sepenggal sepenggal sepotong sepotong mengerjakan persoalan banjir ini bukan sekarang harusnya dari kemarin kemarin, ini pembelajaran kita dalam pelaksanaan pekerjaan projek, khususnya untuk infrastruktur jalan drainase, ini jangan nunggu ada masalah atau kendala baru sibuk," ujarnya.

"Dalam pengerjaan ini lagi menyusun 22 saya tekankan dalam 22 betul betul dikerjain, perencana itu komprehensif jangan sepenggal sepenggal," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)