Berita Medan

TERUNGKAP Cara Kepala Gudang BGR Korupsi Pupuk Curah yang Rugikan Negara Rp 7,2 M

JPU juga menuntut supaya terdakwa mengembalikan uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.640.179.565.

TRIBUN MEDAN/GITA
Didakwa rugikan keuangan negara hingga Rp 7,2 Miliar, Kepala Bagian Pergudangan PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero, Satria Saputra (53) dituntut 9 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (22/2/2022). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Didakwa rugikan keuangan negara hingga Rp 7,2 Miliar, Kepala Bagian Pergudangan PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero, Satria Saputra (53) dituntut 9 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (22/2/2022).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut Hopplen Sinaga menilai, Satria terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Pjs General Manager (GM) Syahrizal (masih berstatus Daftar Pencarian Orang alias DPO) tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

"Meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa Satria dengan pidana penjara selama 9 tahun, denda Rp 500 juta, subsidar 6 bulan kurungan," kata JPU.

JPU juga menuntut supaya terdakwa mengembalikan uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.640.179.565.

Dengan ketentuan, sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita kemudian dilelang JPU.

"Bila nantinya tidak mencukupi menutupi UP, maka diganti dengan pidana 5 tahun penjara," kata JPU.

Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, kata JPU terdakwa dinilai telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim diketuai Suhanudin pun melanjutkan persidangan pekan depan, dengan agenda penyampaian nota pembelaan dari tim penasihat hukum (PH) terdakwa.

Diberitakan sebelumnya dalam dakwaan JPU Ingan Malem Purba, menjelaskan bahwa warga Jalan Mangaan I kecamatan Medan Deli ini, diduga melakukan tindak pidana korupsi pupuk curah pada PT BGR (Persero) Cabang Medan dalam pelaksanaan kerjasama jasa pembongkaran pupuk curah milik PT Pupuk Kalimantan Timur di Medan.

"Bahwa PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Cabang Utama Medan melakukan kerjasama dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam hal menyediakan Jasa Pengurusan Transportasi (LJPT) / Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pembongkaran Pupuk Curah dari Kapal, Pengangkutan, Bag Coding, Pengantongan sampai dengan Penyimpanan dan pemuatan di gudang milik PT. Bhanda Ghara Reksa, serta mendistribusikan kepada Distributor sesuai  dengan  Sales Order (SO)  yang diterbitkan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur  yang diserahkan kepada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) cabang Utama Medan sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama sejak Tahun 2016 s/d Tahun 2018," kata Jaksa.

Jaksa menguraikan, Tahun 2017 terdakwa menghubungi Sofyan selaku Kepala gudang, memerintahkan untuk mengeluarkan pupuk sebanyak 325 Ton dari gudang tanpa menggunakan Delivery Order (DO) yang diterbitkan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Selain itu, pada bulan Januari 2018 Syahrial selaku Pejabat Sementara General Manager (Pjs GM) PT. BGR Cabang Utama Medan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan pupuk tanpa DO sebanyak 100 ton.

Lalu pada Tahun 2018 terdakwa ada memerintahkan Panji Agung selaku Kepala gudang untuk mengganti pupuk urea prill kuning milik PT. Pupuk Kalimantan Timur di gudang Exbass Tembung yang kurang digantikan dengan pupuk urea prill putih milik PT. Pupuk Kalimantan Timur sekitar 97,750 Ton.

"Terdakwa juga pernah memerintahkan beberapa kepala gudang untuk mengeluarkan pupuk tanpa DO, yaitu M. Jalil pupuk sebanyak 126 ton, yaitu Aji Setiawan pupuk sebanyak 210 ton dan pupuk sebanyak 160 ton, dan Imam Pamuji mengambil pupuk sebanyak 126 ton dari gudang M. Jalil," kata jaksa dihadapan majelis hakim yang diketuai Sulhanudin.

Jaksa mengatakan,bahwa PT. Pupuk Kalimantan Timur melakukan pengiriman pupuk urea Non Subsidi curah dari Bontang, menggunakan sarana transportasi Kapal Laut yang mana sejak tahun 2016 sampai 2018 telah dilakukan pengiriman menggunakan kapal laut sebanyak 12 kali.

Lebih lanjut dikatakan Jaksa,  atas perbuatannya yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp 7.280.359.129.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," pungkas jaksa.

(cr21/tribun-medan.com)
 

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved