Edy Rahmayadi Sebut Disdik Sumut Kinerjanya Paling Buruk, DPRD Sumut Bilang Begini

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) Hendra Cipta mengatakan, harmonisasi pegawai dan pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut sangat tidak baik.

Hal itu disampaikan Hendra menanggapi pernyataan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi soal kinerja Dinas Pendidikan yang buruk dalam mengelola dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Iklim kerja tidak sehat, persaingan kerja yang tidak sehat. Ada banyak hal lah. Jadi wajar Gubernur Sumut mengkritik hal itu. Bahkan kenyataan itu. Dan, kami melihat kinerja Dinas Pendidikan Sumut jauh lebih parah buruknya," kata Hendra, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Untuk Kali Kedua, Edy Rahmayadi Disomasi Perihal Carut-Marut Pemilihan KPID

Ketua Fraksi PAN ini menyebutkan, kinerja buruk di Dinas Pendidikan dapat dilihat dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang amburadul.

Ia menilai, kesalahan itu terjadi tak terlepas dari kinerja Sumber Daya Manusianya.

Hendra mengatakan masih banyak program pembangunan sekolah yang terkendala sehingga terjadi silpa di dinas terkait.

"Ini semua akibat dari kinerja. Akibat lemah pemimpin yanki kepala dinasnya yang tidak kompeten mengelola dengan baik selama ini," ujarnya.

Dengan begitu, lanjutnya, saat ini menjadi tantangan Plt Kadis Pendidikan Lasro Marbun memperbaiki problem yang ada.

Mulai dari personel, harmonisasi kinerja antar personil.

Baca juga: Daftar 126 Pejabat Administrator dan Pengawas yang Dilantik Gubernur Edy Rahmayadi

"Ini yang harus dibangun agar terciptanya kekompakan yang solid. Sehinga tercipta kinerja yang lebih baik," ucapnya.

Untuk itu, Hendra menjelaskan, perlu banyak perbaikan personalisasi di Dinas Pendidikan yang harus di evaluasi. Seperti, sitem kerja juga harus digitalisasi.

"Jangan hanya tenaga honor saja yang menguasai teknologi tetapi para ASN juga harus bisa. Bayangkan kalau tenaga honor gak masuk kinerjanya terkendala. Akibat pejabatnya gak kompeten. Kita harapkan ada revolusi di sana. Karena posisi potret pendidikan kita saat ini menurun," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi membeberkan, dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK RI, Dinas Pendidikan termasuk OPD paling buruk dalam mengelola khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Baca juga: Bawa Nama Tuhan, Edy Rahmayadi Janji Perbaiki 120 Kilometer Jalan Provinsi yang Rusak

"Yang pasti jelek sekali kinerja, masalah uang DAK DAU Bos ya buruk sekali, itu di Dinas Pendidikan," ucapnya.

Ia mengatakan di Dinas Pendidikan, hampir seluruh item kegiatan dipertanyakan oleh BPK.