Sumut Terkini

Gubernur Edy Rahmayadi Akui Capaian Pencegahan Korupsi di Bidang Kesehatan Masih Rendah

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku indeks pencegahan korupsi dalam bidang kesehatan di Sumut masih di bawah standar.

TRIBUN MEDAN/RECHTIN HANI RITONGA
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat ditemui di depan Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Selasa (5/4/2022). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku indeks pencegahan korupsi dalam bidang kesehatan di Sumut masih di bawah standar.

Hal ini disampaikan Edy usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Bidang Kesehatan di Pemprov Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Selasa (5/4/2022).

"Bukan soal bisa dan tidak bisa, yang tidak bisa nanti baru kita butuh komitmen. Sebenarnya dari hari ke hari sudah mulai membaik, tapi baik itu masih di bawah standar kesehatan khususnya saya tak cerita Indonesia ya, saya bicara Sumatera Utara," ujarnya.

Menurut Edy penggunaan anggaran dari sektor kesehatan cukup besar. Untuk itu, bersama KPK, Edy berharap penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.

Baca juga: Ops Yustisi Penegakan Covid-19, Polres Sibolga Berlakukan Push Up

Baca juga: Nasib Pedangdut Cantik, Dulu Nekat Nikahi Anggota DPR Tanpa Restu Orangtua, Akhirnya Malah Bercerai

"Jadi inilah komitmen juga yang difasilitasi oleh KPK agar tidak menyalahgunakan anggaran, itu dulu yang utama, anggaran cukup besar untuk kesehatan, porsinya besar dari punya kita, jadi porsinya lebih dari yang lain. Jadi kesehatan sangat perlu itu adalah visinya Gubernur Sumatera Utara," katanya.

Terkait posisi Sumatera Utara yang menjadi provinsi nomor dua terkorup pada tahun 2021, Edy mengatakan akan membenahi manajemen pengawasan khususnya di Puskesmas.

"Ini kami koordinasi terus dengan pusat dengan daerah kabupaten/kota kita cek benar dan manfaat fungsi yang dilakukan oleh Puskesmas-puskesmas. Inikan persoalannya rakyat ini ada ide saja yang gencar, tinggal pelayanan puskesmas ini yang harus menjadikan rakyat ini bisa terjawab kebutuhan kesehatannya," ucapnya.

Mantan Pangkostrad itu memastikan penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir dengan sistem E Katalog saat ini.

"Uang ini akan digunakan sesuai proporsional, profesional, inikan harus yang mengerti tentang manajemen. Tapi sekarang saya rasa tidak sulit lagi karena sudah ada E Katalog, hanya tinggal pengawasan harus ditingkatkan lagi. Ini upaya kita koordinasikan dengan KPK agar pengawasan dari inspektorat, dari aparat hukum agar sama-sama kita menjalankan komitmen ini," pungkasnya.

Baca juga: BERIKUT Ini Nama-nama 6 Pelatih Fisik Baru PPLP Sumut

Baca juga: WALIKOTA Bobby Sebut Bakal Berkantor di Medan Utara Usai Lebaran

(cr14/tribun-medan.com)

 
 
 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved