Masyarakat Adat

Bupati Taput Sebut Masyarakat Adat Antara Ada dan Tiada, Cuma Tiga Komunitas yang Diakui

Bupati Taput, Nikson Nababan mengatakan masyarakat adat antara ada dan tiada. Hanya ada tiga komunitas yang diakui

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Array A Argus
HO
Bupati Taput, Nikson Nababan saat berada di Festival Manusia dan Bumi yang dihelat di Kabupaten Tapanuli Utara. 

TRIBUN-MEDAN.COM,TAPANULI UTARA - Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan menyebut masyarakat adat di wilayahnya antara ada dan tiada.

Bahkan, saat menghadiri acara penutupan Festival Bumi dan Manusia di Desa Hutaginjang, Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan menyebut hanya tiga komunitas masyarakat adat yang diakui.

Ketiga komunitas masyarakat adat itu juga sudah mendapatkan surat keputusan. 

"Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tapanuli Utara dapat digambarkan keberadaannya antara 'ada dan tiada', dimana secara formal belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengukuhkan keberadaan mereka," ujar Nikson Nababan, Minggu (22/5/2022).

Baca juga: Hadiri Festival Gondang Naposo, Kapolres Samosir: Adat Istiadat Budaya Batak Teruslah Dilestarikan

Dia mengatakan, meski dianggap antara ada dan tiada, masyarakat adat ini secara faktual keberadaannya mewarnai aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masyarakat adat tidak bisa diabaikan begitu saja. 

"Melihat kondisi itu, diperlukan payung hukum sebagai dasar untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang di Kabupaten Tapanuli Utara," terangnya. 

Dalam kesempatan itu, Nikson Nababan menyebut bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Baca juga: KAPOLDA Lepas Jenazah IPDA Imam Agus Husein, Keluarga Kenakan Pakaian Adat Batak

Perda itu diterbitkan pada 8 Juni 2021.

Kemudian, Nikson Nababan juga mengaku sudah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved