Pembatasan Pembelian Migor Persulit Konsumen, KPPU Lebih Intensif Lakukan Pengawasan

... adanya disparitas harga dan lemahnya pengawasan menyebabkan terjadinya penyelewenangan ...

Penulis: Angel aginta sembiring | Editor: Eti Wahyuni
KOMPAS IMAGE
Minyak goreng curah kemasan plastik 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Masalah ketersediaan dan harga minyak goreng masih belum juga tuntas. Baru-baru ini, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru dengan mencabut kebijakan subsidi minyak curah dan mengeluarkan Permendag 33/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas menjelaskan, terkait pencabutan subsidi minyak goreng curah dan dikembalikan mekanismenya dengan tata kelola DMO/DPO, pihaknya akan melihat bagaimana perilaku pelaku usaha dalam merespon kebijakan tersebut.

Dalam kebijakan DMO/DPO jilid pertama, adanya disparitas harga dan lemahnya pengawasan menyebabkan terjadinya penyelewenangan, dimana sampai saat ini Kejaksaan Agung masih melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya.

“Yang menjadi persoalan bagi publik adalah hasil evaluasi dari pemerintah terhadap kebijakan yang cenderung berubah-ubah tersebut tidak disampaikan kepada publik," ujarnya, Selasa (7/6/2022). Sehingga dalam hal ini, respon pasar terhadap setiap kebijakan cenderung wait and see.

Baca juga: PROMO Alfamart Periode 1-15 Juni 2022, Ada Diskon untuk Minyak Goreng Kemasan 2 Liter

"Namun belajar dari kasus sebelumnya, kami yakin tata kelola DMO/DPO jilid dua akan jauh lebih baik. Bagi KPPU, jika terjadi penyelewengan lagi maka hal ini memperkuat sinyal dugaan kartel dan KPPU harus lebih intensif untuk melakukan pengawasan,” tambahnya.

Dari pantauan yang dilakukan KPPU Kanwil I, harga minyak goreng curah masih di angka rata-rata Rp 16.400 per kg atau sedikit di atas HET dan tidak ada gangguan terkait persediaan.

“Untuk harga masih stabil dan belum beranjak turun dan tidak ada gangguan terkait pasokan minyak curah. Yang menjadi potensi permasalahan nantinya adalah adanya pembatasan pembelian maksimal 2 kilogram (kg) per konsumen dan harus menunjukkan NIK atau KTP, hal ini dapat mempersulit penjualan di lapangan," tegas Ridho.

Selanjutnya terkait dengan penetapan Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yang harus memiliki aplikasi digital dan terverifikasi, Ridho mengingatkan agar hal tersebut jangan sampai mempersulit pedagang kecil dan tradisional untuk dapat menjual atau menyalurkan minyak goreng curah.

Peralihan sebagian konsumen dari minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah semestinya dapat dinikmati juga oleh pedagang tradisional, namun jika persyaratannya terlalu rumit, akhirnya yang dapat menyalurkan justru pedagang besar, ritel modern atau BUMN yang ditugaskan.

KPPU sendiri terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki struktur pasar dalam industri minyak goreng mulai dari hulu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved