Dorong Aturan Hukum dalam Bertransaksi e-Commerce, FH USU Gelar Seminar

Sering kali kita hebat sekali dengan bisnis, dan perkembangan bisnis lebih cepat dari pada hukum yang mengaturnya

Penulis: Diana Aulia | Editor: Eti Wahyuni
Tribun Medan/HO
Sesi foto bersamaa panita, peserta dan pembicara dalam seminar Peningkatan Pengetahuan Tentang Perlindungan Hukum di Dunia Digital Bagi Pengguna E-Commerce di Medan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara menggelar Seminar Peningkatan Pengetahuan Tentang Perlindungan Hukum di Dunia Digital Bagi Pengguna E-Commerce di Medan yang dilakukan secara hybrid, berlokasi di Gedung Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU.

Diketahui, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat Abdimas Internasional 2022.

Prof Dr Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi pada seminar tersebut memaparkan bahwa perkembangan digital ekonomi harus dibarengi dengan perkembangan hukum yang mengaturnya.

“Isu digital ekonomi tidak hanya dibahas di Indonesia, namun dibahas di seluruh dunia. Sering kali kita hebat sekali dengan bisnis, dan perkembangan bisnis lebih cepat dari pada hukum yang mengaturnya. Lalu saat kita dihadapkan pada permasalan, kita bingung karena tidak ada hukum yang menjadi rujukan,” ujarnya, belum lama ini.

Baca juga: 5 Aplikasi E-Commerce Make up dan Skincare, Terpercaya yang Cocok untuk Anak Milenial

Pelaksanaan seminar ini tak lepas dari dukungan Kyushu University di Jepang. Hal ini pula yang menjadi alasan Profesor Steven van Uytsel, salah satu Dosen di Kyushu University menjadi narasumber pada seminar ini.
Ia memaparkan proses transaksi e-commerce serta masalah-masalah yang dihadapi di Jepang.

Salah satu penjelasannya yang paling menarik tentang sistem COD (cash on delivery) dan produk-produk branded yang terdaftar untuk meminimalisir adanya replika barang yang merugikan produsen.

Prof Ningrum Natasya memberikan tanggapan yang menarik atas kasus yang dipaparkan oleh Profesor Steven van Uytsel tersebut.

Dia menyampaikan bahwa Jepang yang dianggap cukup maju dalam bisnis bukannya tidak memiliki masalah yang sama dengan negara lain, namun cara mereka mengantisipasi dan mengatasi masalah ini yang berbeda.

“Jepang ini negara hukum sekali, jika terjadi (kecurangan) maka dicabut licence-nya, ada semacam sanction. Di tempat kita, itu kan masih blank, ini adalah dorongan agar pemerintah punya cara untuk merespon kalau ada masalah hukum,” jelasnya.

Ada pun yang menjadi peserta pada seminar ini adalah pengguna yang melakukan aktifitas e-commerce, baik penjual mau pun pembeli.

Hasil dari kegiatan ini juga akan dibuat dalam bentuk laporan tertulis dan juga video yang akan dipublikasi melalui akun youtube agar masyarakat dapat lebih peduli dan menyadari hak dan kewajiban mereka dalam bertransaksi di dunia digital secara hukum.

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved