Breaking News:

Berita Dairi

Gugatan Kementerian ESDM Ditolak PTUN Jakarta, Warga Dairi Desak Kontrak PT DPM Dibuka ke Publik

Masyarakat Dairi yang menolak tambang PT Dairi Prima Mineral (DPM) memenangi gugatan Kementrian ESDM di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) di Jakarta

HO
Perwakilan masyarakat Dairi yang menolak tambang PT DPM ketika berada di PTUN Jakarta.  

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Masyarakat Dairi yang menolak tambang PT Dairi Prima Mineral (DPM) memenangi gugatan Kementrian ESDM di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) di Jakarta.

Gugatan itu resmi ditolak oleh majelis hakim  PTUN Jakarta yang diketuai oleh I Dewa Gede Puja  dengan menguatkan putusan KIP No : 039/VIII/KIP-PS-A/2019.

Masyarakat Dairi dari Kecamatan Silima Pungga - Pungga mengatakan, penolakan itu menandakan bahwa masyarakat Dairi yang meminta agar kontrak karya PT DPM untuk dibuka ke publik.

"Ini momentum kemenangan rakyat bahwa data ambang bukan dokumen rahasia atau dokumen tertutup, melainkan dokumen yang bisa akses oleh siapapun dan bahkan dokumen tidak yang perlu di sembunyikan," ujarnya kepada Tribun Medan, Selasa (5/7/2022).

Ia menyebutkan, kontrak karya yang dimiliki oleh PT DPM wajib diketahui oleh masyarakat sekitar yang terdampak karena menyangkut kelangsungan hidup masyarakat.

"Status operasi produksi terbaru tambangan PT DPM beserta dokumen pendukung miliknya mengakibatkan warga sekitar pertambangan menjadi khawatir tanpa tahu kejelasan nasib mereka ke depan. Upaya menyembunyikan data tambang PT DPM oleh KESDM diduga adalah tindakan tidak mentaati prinsip hukum dan merupakan persengkokolan jahat antara KESDM dan PT DPM," tegasnya.

Ia mengungkapkan keputusan majelis hakim hari ini merupakan tindakan yang memenuhi hak asazi manusia, dimana sudah menyelamatkan ribuan warga dalam kelangsungan hidup dan sumber daya air serta hutan.

"Keputusan majelis hakim hari ini adalah juga upaya dalam memenuhi hak azasi manusia, hak atas informasi dan keadilan warga Dairi dimana htan, sungai dan pemukiman yang dihimpit oleh areal konsesi tambang PT DPM termasuk fasilitas umum seperti Sekolah, Mesjid dan Gereja," terangnya.

Dalam sidang itu juga, Majelis hakim menyatakan beberapa amar putusan antara lain :

1. Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Termohon informasi;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor
039/VIII/KIP-PS-A/2019, tanggal 20 Januari 2022;
3. Menghukun Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya
perkara sebesar RP 385.000 ( tiga ratus depalan puluh lima ribu rupiah).

(cr7/tribun-medan.com)

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved