Hasil Simulasi Kenaikan Upah Deliserdang Rp 23 Ribu

setelah menerapkan rumus terhadap variabel-variabel yang sesuai dengan regulasi angka kenaikannya hanya berkisar Rp 23 ribu.

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Eti Wahyuni
TRIBUN MEDAN/RECHTIN HANI RITONGA
Aliansi Serikat Buruh Sumatera Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (15/8/2022). Seratusan buruh dan pekerja yang terdiri dari berbagai serikat buruh menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan kenaikan upah minimum provinsi sebesar delapan persen. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deliserdang tahun 2023 telah disimulasikan kenaikannya oleh Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Informasi yang dihimpun, setelah menerapkan rumus terhadap variabel-variabel yang sesuai dengan regulasi angka kenaikannya hanya berkisar Rp 23 ribu. Meski sudah dua tahun belakangan tidak terjadi kenaikan terhadap UMK Deli Serdang namun dari hasil simulasi sementara ini kenaikan tetap di bawah satu persen.

Sesuai data yang dihimpun, untuk UMK Kabupaten Deliserdang tahun 2022, besarannya Rp 3.188.592. Besaran ini sama dengan tahun 2021 karena tidak ada kenaikan saat itu. Meski menjadi kKabupaten dengan jumlah industri yang tinggi namun besarannya UMK Deli Serdang ini masih di bawah Kabupaten Batubara yang UMK-nya Rp 3.191.570. Untuk di Sumut masih dipegang oleh Medan yang tertinggi dengan besaran Rp Rp 3.370.645.

"Iya memang kita hitung simulasinya ada naik tapi Rp 23 ribu. Nggak sampai satu persen," ujar Kadis Ketenagakerjaan Kabupaten Deliserdang, Binsar Sitanggang, Sabtu (27/8/2022).

Binsar menyebut, simulasi yang didapat itu dibahas pada saat rapat pertemuan yang diadakan di Restoran Simpang Tiga Tanjung Morawa, Sabtu (26/8). Disebutkan juga, penetapan UMK Deliserdang tahun 2023, harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, diharapkan agar dalam pembahasan UMK ke depannya bisa berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Demo di DPRD Sumut, Serikat Buruh dan Pekerja Tuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi 8 Persen

"Kita mengadakan pra rapat pembahasan UMK untuk tahun 2023 ini karena pengalaman kita tahun lalu itu. Ya ancang-ancang sebelum rapat ini. Saya juga nggak mau ribut seperti tahun kemarin. Biar terbuka semua maksud saya dibuat seperti ini," kata Binsar.

Ada pun yang menjadi pembahasan disebut Binsar saat itu adalah soal data yang akan dipakai. Dikatakannya, pada tahun lalu data yang dipakai adalah data BPS Pusat. Sementara untuk tahun ini disepakati data yang akan dipakai adalah data dari BPS Provinsi.

"Kita undang semua supaya jangan ada polemik dari teman-teman serikat. BPS pun hadir kemarin karena datanya dulu tidak sesuai dengan harapan. Karena data nasional yang dipakai. Semalam dibuka aturan dan ketentuannya bahwa nanti data yang dimasukkan upah minimum adalah provinsi baik itu data pertumbuhan ekonomi, data inflasi termasuk dua variabel lagi data konsumsi orang Deliserdang setiap hari dan berapa yang bekerja dalam rumah tangga itu," ucap Binsar.

Sejauh ini, lanjut Binsar, belum ada petunjuk untuk pelaksanaan rapat penentuan upah. Seperti biasa diperkirakan rapat penentuannya akan dilakukan pada bulan November atau setelah adanya penetapan UMP. Dengan adanya pra rapat ini diharapkan agar nantinya pembahasan bisa berjalan dengan baik dan kalangan pekerja tidak ada lagi yang merasa dibohongi.

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved