Harga BBM

DISHUB Sumut Imbau Perusahaan Transportasi Tidak Naikkan Tarif setelah Harga BBM Naik, Ini Alasannya

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Supriyanto mengatakan usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga saat ini belum ada keputusan dari Kemenhub

TRIBUN MEDAN/RECHTIN RITONGA
Belasan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu 1 USU, Jalan Dr Mansyur Medan, Senin (5/9/2022). 

Dishub Sumut Minta Perusahaan Transportasi Tidak Lakukan Penyesuaian Tarif Usai Kenaikan Harga BBM

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dinas Perhubungan Sumatera Utara meminta meminta perusahaan transportasi tidak melakukan penyesuaian tarif usai naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah beberapa hari lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Supriyanto mengatakan usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga saat ini belum ada keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait berapa besaran tarif baru untuk bus, angkutan kota (angkot) dan lainnya.

Supriyanto mengaku pihaknya telah menggelar rapat untuk menunggu regulasi (penyesuaian tarif). Namun hasilnya belum keluar.

Baca juga: RESMI! PT LIB Putuskan PSMS Medan Menang 3-0 dari Persiraja Imbas Lampu Stadion Mati hingga Dibakar

“Kami mendesak Kemenhub untuk segera mengeluarkan keputusan dengan Organda pusat. Karena memang yang resmi itu dari Organda pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Jika lama-lama maka akan menjadi permasalahan besar,” kata Supriyanto, Selasa (6/9/22).

Dia mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya mendapat info bahwa Kemenhub mengusulkan 15 sampai 20 persen kenaikan tarif. Akan tetapi Organda pusat memohon 25 sampai 30 persen.

“Makanya belum ada kata sepakat,” imbuhnya.

Baca juga: PRIA yang Ditemukan Tewas di Parit Hidup Seorang Diri, Istrinya Sudah Meninggal 3 Tahun Lalu

Sembari menunggu keputusan dari Kemenhub, lanjut Supriyanto, pihaknya juga akan menggelar rapat kembali untuk membahas tentang penyesuaian tarif angkutan darat bersama Organda dan pihak terkait lainnya.

“Kami di sini, Kabid Angkutan sudah saya perintahkan koordinasi dengan DLLAJ, Jasa Raharja, Organda untuk membuat rapat untuk membahas sampai titik temu di tingkat provinsi. Semuanya, kita tidak boleh memutuskan sendiri, tanpa ada regulasi dari pusat,” ungkapnya.

Untuk itu, Supriyanto meminta kepada perusahaan bus dan angkot untuk tidak mengambil keputusan sendiri dengan menaikan tarif. Karena harus mengikuti keputusan bersama antara Kemenhub dan Organda pusat. Keputusan itu menjadi rujukan penyesuaian tarif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kalau di Sumut ini, kita selalu berkoordinasi. Tapi, belum ada angka (kenaikan tarif) itu. Kita belum bisa pastikan. Tapi kita tetap mengadakan rapat-rapat kecil. Kalau keluar keputusan dari pusat, bisa langsung menyambung,” ujarnya.

Menyikapi Organda Medan menetapkan kenaikan tarif angkot di Medan sebesar 30 persen menjadi Rp6.500 per estafet, Supriyanto mengatakan itu tanggung jawab dari pihak Organda Medan, karena mengeluarkan keputusan tarif tanpa ada koordinasi dengan Pemprov Sumut dan Pemko Medan.

Supriyanto mengungkapkan Organda Medan harus menghargai Kemenhub dan Organda pusat. Karena masih dalam pembahasan terkait penyesuaian tarif dan belum ada keputusan.

“Tunggu kata sepakat lah, jangan (naikkan tarif) dulu. Kita induknya ada di Pusat. Sumut ini perwakilan pusat. Mereka mengambil tindakan-tindakan seperti itu, sementara pusat belum ada kata sepakat,” pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved