Polres Langkat

Polres Langkat Tangkap Pelaku Perjudian dan Narkoba

Polres Langkat laksanakan press release pengungkapan kasus perjudian narkoba dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Langkat.bertem

Editor: Arjuna Bakkara
ISTIMEWA
Polres Langkat laksanakan press release pengungkapan kasus perjudian narkoba dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Langkat.bertempat di depan Lapangan Jananuraga Polres Langkat, Senin (5/9/2022) pukul 10.30 Wib 

TRIBUN-MEDAN.COM, LANGKAT -Polres Langkat laksanakan press release pengungkapan kasus perjudian narkoba dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Langkat.bertempat di depan Lapangan Jananuraga Polres Langkat, Senin (5/9/2022) pukul 10.30 Wib

Kegiatan press release dipimpin oleh waka Polres Langkat Kompol Hendri Nupia Dinka Barus .SH.SIK.MH.dihadiri Kasat Narkoba AKP Kusnadi. Kapolsek Padang Tualang AKP Sutrisno Kasi Humas AKP Joko Sumpeno, KBO Sat Reskrim IPDA A. Sirait, Kanit Ekonomi Sat Reskrim IPDA .Ali Asghor .S.Trk.penyidik unit Ekonomi Sat Reskrim, Camat Sawit Seberang, Kades Mekar Sawit.


Press release dugaan tindak pidana di bidang Migas yaitu nenyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dan dasar .Laporan Polisi Nomor : LP/A/64/IX/2022/SPKT POLSEK TANJUNG PURA/ POLRES LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 1 September 2022.

Perkaran dugaan tindak pidana di bidang migas yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU. RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah pada Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 dari KUHPidana.

TKP kejadian di Jalan umum Dusun VI Desa Pekubuan Kec Tanjung Pura Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara.Pada hari Kamis 01 September 2022 sekitar pukul 08.45 wib

Pihak kepolisian Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 unit Mobil Pick Up L-300 No Pol BK 8638 DA mengangkut 7 membawa cairan yang diduga bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah, yang dibeli dari SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) di Dusun VI Desa Pekubuan Kec Tanjung Pura.


Selanjutnya pihak Kepolisian Polres Langkat mengecek informasi tersebut dan benar dipinggir jalan Dusun VI .Desa Pekubuan Kec Tanjung Pura ditemukan 1 unit mobil Pick Up L-300 No Pol BK 8638 DA mengangkut / membawa cairan yang diduga BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah,

Serta dari TKP diamankan 2 orang laki – laki yang mengaku supir dan pemilik cairan yang diduga BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut.

Setelah diamankan di Polres Langkat dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku,Yakni .Sahari alias Wak Ari (54) Warga Dusun V Wonosari Desa Pasar Rawa Kec Gebang Kab. Langkat. (selaku pemilik cairan yang diduga minyak solar bersubsidi ) dan Paino (43) warga Dusun XIII Pematang Delik Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat (selaku supir/pengemudi), saat di introgasi petugas. pelaku menjelaskan bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 4 tahun dan melakukan pembelian 1 kali dalam 1bulan.


Dalam pembelian cairan yang diduga BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut,

Pelaku membeli dengan harga Rp. 5.600 per liter dan menjual kepada masyarakat di daerah Kec. Gebang dengan harga Rp. 6.500 per liter,

Sehingga dalam niaga cairan yang diduga BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut, pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp. 900, per liternya.

Dan pada saat diamankan tersebut total keseluruhan cairan yang diduga BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang diangkut adalah kurang lebih 3 ton.Yang mana kedua tersangka terjerat dalam Pasal 55 UU. RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah pada Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yaitu : Angka (9) Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak,(BBM) bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved