Temui Massa GMKI, Fraksi Demokrat DPRD Sumut Tolak Kenaikan BBM, Siap Teruskan Aspirasi Mahasiswa

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Fraksi Partai Demokrat DRPD Sumatera Utara menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Tondi Roni Tua dan Sekretaris Fraksi Tangkas Manimpan Tobing di hadapan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (8/9/2022).

"Saya ketua Fraksi Partai Demokrat, Tondi Roni Tua didampingi sekretaris Fraksi Partai Demokrat menanggapi tuntutan aksi hari ini terkait penolakan kenaikan harga BBM. Ini sama dengan aspirasi yang selalu kami sampaikan pada setiap kesempatan, pada paripurna yang lalu saya juga sebagai ketua fraksi di hadapan sidang paripurna Fraksi Partai demokrat menyampaikan penolakan BBM ini," ujar Tondi Roni Tua, Kamis.

Baca juga: Puluhan Mahasiswa Binjai Duduk di Jalan Gelar Aksi Tolak Harga BBM, Jalinsum Medan-Binjai Macet

Ia mengatakan, Fraksi Demokrat DPRD Sumut akan menyampaikan aspirasi mahasiwa kepada DPR RI.

"Tuntutan adik-adik mahasiswa akan kami sampaikan kami suarakan kepada pemerintah pusat melalui Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Kami juga berharap semoga pemerintah pusat bisa mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan BBM ini karena kebijakan ini bisa merusak sendi-sendi perekonomian," katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Tangkas Manimpan Tobing mengatakan pihaknya akan berkoalisi dengan rakyat untuk mengawal pembatalan kenaikan harga BBM.

"Demikian juga perintah ketua umum kami supaya tetap menampung aspirasi rakyat terkhusus terkait kenaikan harga BBM," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, massa aksi yang berasal dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Medan juga meminta anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat yang menemui mereka untuk menandatangani pakta integritas.

Ketua GMKI Medan, Irwan Maranatha Siregar berharap wakil rakyat dapat menggunakan hak interpelasinya dengan baik.

"Dewan memiliki hak interpelasi untuk menyanggah keputusan pemerintah. Kami berharap ini bisa disampaikan kepada pemerintah pusat," katanya.

Baca juga: GMKI Toba Unras Tolak Kenaikan Harga BBM, Ajak DPRD Tandantangai Petisi Penolakan

Maranatha kemudian menyampaikan poin-poin tuntutan GMKI yang jug melakukan aksi serentak penolakan BBM di seluruh Indonesia.

"Kami GMKI Medan meminta pemerintah mencabut kebijakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Meminta pemerintah mengendalikan penyaluran harga BBM bersubsidi, segera merealisasikan Perpres nomor 55 tahun 2019. Meminta pemerintah memangkas anggaran belanja yang tidak berdampak pada rakyat serta meminta pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak negara dan melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubisidi," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)