UNJUK Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM, GMKI Kumpulkan Tanda Tangan untukPetisi

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA – Saat berunjuk rasa (unras) penolakan kenaikan harga BBM di Toba, demonstran mengumpulkan tanda tangan sebagai petisi, Kamis (8/9/2022).

Demonstran tersebut berangkat dari Bundaran DI Panjaitan, Balige menuju kantor DPRD dan Bupati Toba.

Demonstran yang berjumlah 9 orang tersebut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.

Dalam aksi turun jalan tersebut, demonstran yang adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Toba menyuarakan 5 poin.

Setelah berkumpul di Bundaran DI Panjaitan, para demonstran menuju Kantor DPRP Toba.

Setibanya di Kantor DPRD Toba, para demonstran disambut oleh Ketua DPRD Toba Effendi Napitupupu.

Baca juga: TAHAN 2 Anggota DPRD Sumut, Mahasiswa Unimed Terlibat Saling Dorong dengan Polisi

Pemimpin aksi Sonya Simanjuntak menjelaskan aspirasinya di hadapan Ketua DPRD Toba Effendi Napitupulu. Ia menegaskan, pemerintah harus segera menganulir kebijakan kenaikan BBM bersubsidi walau dengan dalih memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Pasalnya, solusi pemberian BLT tersebut tidak menjawab perubahan kondisi harga barang pokok yang dirasakan masyarakat secara langsung.

“Pertama, meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujar Sonya Simanjuntak, Kamis (8/9/2022).

Baca juga: PROMO Brastagi Supermarket Periode 8-11 September, Beras Black Roar 10 Kg Rp 111.580

Pihak demonstran juga berharap, pemerintah harus mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi dengan mengeluarkan regulasi penggunaan BBM bersubsidi.

Ia meminta penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran dengan tujuan harga bahan pokok dapat terkendali.

“Kedua, meminta pemerintah mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi,” sambungnya.

Mereka meminta pengkajian ulang alokasi belanja negara dengan keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu.

Maka, mereka juga berharap pemerintah merealisasikan Peranturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 perihal percepatan program kendaraan motor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.

Dengan demikian, masayarakat tidak tergantung pada penggunaan BBM.

“Ketiga, meminta pemerintah segera merealisasikan Perpres Nomor 55 tahun 2019,” lanjutnya.

“Keempat, meminta pemerintah memangkas anggaran belanja yang tidak berdampak pada rakyat kecil,” sambungnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD Toba diminta untuk menandatangani petisi penolakan kenaikan harga BBM.

Setelah berdiskusi di ruang rapat DPRD Toba, Effendi Napitupulu menandatangani kesepahaman dengan demonstran menolak kenaikan harga BBM.

(cr3/tribun-medan.com)