Kini Diselidiki, Mahfud MD Klaim Sudah Dapat Identitas dan Motif Hacker Bjorka: Tak Terlalu Bahaya

TRIBUN-MEDAN.com - Hacker Bjorka telah mengguncang media sosial Indonesia. Hacker Bjorka yang mengaku berasal dari Polandia ini mengunggah banyak data pribadi pejabat Indonesia. 

Terbaru Bjorka mengaku memiliki data pribadi milik Menko Luhut Binsar Panjaitan, Presiden RI Jokowi, Menteri Erick Tohir, Menteri Jhonny G Plate, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan penggiat media sosial Denny Siregar. 

Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan identitas, lokasi, dan tingkat kemampuan pemilik akun Twitter @Bjorkanism_ atau Bjorka yang belakangan menghebohkan publik diduga telah meretas dan membocorkan sejumlah data milik negara serta pejabat negara.

Mahfud mengatakan pemerintah masih melakukan penyelidikan terkait hal tersebut.

Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Rabu (14/9/2022).

"Kita terus menyelidiki. Karena sampai sekarang ini memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran-gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan motif dari perbuatan Bjorka tersebut diketahui beragam.

Motif yang telah teridentifikasi tersebut di antaranya politik, ekonomi, jual-beli, dan sebagainya.

"Motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan," kata Mahfud.

Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN, dan Menkominfo pada Rabu (14/9/2022), Bjorka tidak memiliki keahlian membobol data yang sungguh-sungguh.

Menurut prasangka baik dari pemerintah, Bjorka hanya ingin memberitahu bahwa pemerintah harus hati-hati.

"Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh," kata Mahfud.

"Itu hanya ingin memberi tahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberi tahu bahwa kita harus hati-hati. Kita bisa dibobol dan sebagainya, tapi sampai saat ini tidak," sambung Mahfud.

Mahfud mengumumkan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Rabu (14/9/2022).

Satgas tersebut di antaranya terdiri dari Polri, BIN, BSSN, dan Kementerian Kominfo.

Mahfud menjelaskan dua alasan dibentuknya satgas tersebut.

"Kita membuat Satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih," kata Mahfud saat konferensi pers pada Rabu (14/9/2022).

Kedua, lanjut dia, dalam sebulan ke depan akan ada proses pengundangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah disahkan di DPR di tingkat I sehingga tinggal menunggu proses pengesahan di paripurna.

"Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber. Dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia, sampai sekarang belum ada, sampai detik ini," kata dia.

"Tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang, pengingat kepada kita semua agar kita sama-sama berhati-hati," sambung Mahfud

Dalam konferensi pers tersebut hadir pula Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Menkominfo Johnny G Plate.

Baca juga: TEGAS! Bripka RR Siap Jadi Justice Collaborator Untuk Bongkar Kasus Ferdy Sambo Hingga Tuntas

Baca juga: Pemkab Deliserdang Perpanjang Waktu Pembayaran PBB, Kini Batas Jatuh Tempo Berakhir 31 Oktober 2022

(*)

Berita sudah tayang di tribunnews.com