BPS Sebut Sektor Pertanian Masih Jadi Penopang Perekonomian di Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara menyebutkan bahwa sektor pertanian masih yang utama dalam struktur perekonomian Provinsi Sumut. 

"Sumut sampai ini merupakan daerah basis pertanian, di Sumut sendiri dari tahun ke tahun share pertanian itu sangat besar dan paling besar," ujar Fungsional Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Nazaruddin dalam kegiatan Workshop Wartawan, Senin (17/10/2022).

Dikatakannya, Produk Domestik Bruto (PDB) Sumut ditopang oleh sektor pertanian, berbeda dengan PDB Nasional yang ditopang oleh industri pengolahan. 

Baca juga: BPS Lakukan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi, Kerahkan 3.023 Petugas

"Berbeda dari Nasional yang PDB-nya ditopang oleh industri pengolahan, kalau Sumut ditopang oleh pertanian," ucapnya. 

Berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) angka share sektor pertanian Sumut pada bulan Februari 2022 mencapai 25 persen. 

Selain itu, Nazaruddin juga menyampaikan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tahan banting, dibuktikan dengan pada saat Indonesia mengalami krisis pada tahun 1998, sektor pertanian adalah sektor yang kokoh positif. 

"Begitu juga di tahun 2019 dan 2020 pada saat Covid 19 melanda, semua sektor anjlok, tetapi sektor pertanian mampu tumbuh positif. Bukan hanya menopang perekonomian di Sumut, sektor pertanian juga menopang perekonomian Indonesia," ungkapnya. 

Nazaruddin menambahkan sebanyak 34.27 persen penduduk Sumut bekerja di sektor pertanian, hal itu disampaikannya berdasarkan data Februari 2022.

"Kalau kita misalnya ingin membangkitkan perekonomian wilayah Sumut maka kita harus fokus pada sektor pertanian," tuturnya.

Meski mampu menopang perekonomian, sektor pertanian juga mengalami banyak tantangan seperti pekerja sektor pertanian yang didominasi oleh pekerja yang berasal dari usia yang sudah renta yaitu di atas 60 tahun ke atas.

"Tapi sayang mayoritas pekerja kita berasal dari orang yang sudah tua, 17,14 persen pekerja kita berumur 60 tahun ke atas dan itu mendominasi," imbuhnya.

Hal tersebut disebabkan karena upah yang diterima oleh pekerja hanya mencapai Rp 2.2 juta atau dibawah Upah Minimum Regional (UMR) yaitu Rp 2,5 juta. 

Baca juga: Cegah Inflasi Melonjak, Edy Rahmayadi Sebut Pemprov Bersama BI dan BPS Kaji Dampak Kenaikan BBM

Selain pendataan upah yang rendah, tantangan selanjutnya adalah meliputi usia, tingkat pendidikan, pemahaman teknologi dan inovasi yang terhambat.

Sedangkan menurutnya untuk kondisi saat ini diperlukan digitalisasi petani dan harus ada pendampingan atau penyuluh pertanian.

"Untuk kondisi jangka panjang diperlukan regenerasi petani. Hingga 2024 nanti, pemerintah menargetkan adanya regenerasi petani dengan menyasar 2,5 juta petani milenial. Target tersebut untuk menggali potensi petani muda agar tidak terjadi krisis pangan. Hal ini juga untuk meningkatkan pendapatan petani," pungkasnya.

(cr10/tribun-medan.com)