Breaking News:

Berita Sumut

Cegah Inflasi Melonjak, Edy Rahmayadi Sebut Pemprov Bersama BI dan BPS Kaji Dampak Kenaikan BBM

Pemprov Sumut melakukan kerja sama dengan BI dan BPS Sumut untuk menghitung laju inflasi di Sumut, pascakenanaikan harga BBM subsidi.

Tribun Medan/Rechtin Hani Ritonga
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi saat diwawancarai beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan Pemprov Sumut melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Sumut dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung laju inflasi di Sumut, pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi

Edy Rahmayadi mengatakan, penghitungan ini harus dilakukan guna antisipasi melonjaknya inflasi atau sebaliknya deflasi akibat dari kenaikan BBM.

"Ini harus dikaji oleh BI, BPS, duduk dengan Biro Keuangan Sumut. Ini yang harus disampaikan. Sehingga keputusan ini, semua bisa terselesaikan," kata Edy Rahmayadi, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Edy Rahmayadi Serahkan Tuntutan Masyarakat ke Pemerintah Pusat, Soal Kenaikan BBM, BLT Bukan Solusi

Edy mengatakan bila tidak dilakukan penghitungan untuk dilakukan antisipasi dan persiapan langkah-langkah maka laju inflasi akan terus naik.

Sehingga sangat berdampak dengan masyarakat sendiri dengan daya beli menurun akibat kenaikan BBM.

"Kalau ini tidak kita tangani dengan baik, dia bisa sampai 6 hingga 8 persen inflasi kita," tutur mantan Ketua Umum PSSI itu.

Mantan Pangkostrad itu menjelaskan penghitungan dampak kenaikan BBM dikaji hingga tiga bulan kedepan.

Sehingga, setiap bulan diketahui apa langkah-langkah harus dilakukan Pemprov Sumut untuk mengendalikan inflasi dan termasuk lonjakan harga kebutuhan pokok.

"Bukan sekarang (dampak kenaikan BBM), kalau sekarang pasti, ini yang perlu saya sampaikan. Dampak dari kenaikan ini ada 3 bulan kedepan. Kenapa? karena bersangkutan dengan masa tanam. Kalau sekarang sudah ditanam. Desember nanti panen, tapi berikutnya akan menjadi persoalan," jelas Edy.

Edy mengatakan pertanian di Sumut yang memasok kebutuhan pokok masyarakat akan terimbas dan terpengaruhi dengan kenaikan BBM.

Sehingga harga jual pertanian akan meningkat. Ia pun mempertanyakan apa harga jual tersebut akan menguntungkan petani.

"Bibit dan kegiatan kegiatan lain, pastinya dengan naiknya bahan bakar, pasti transportasi itu membutuhkan kos tambahan. Jadi yang ditanya akan datang, inikan harus menyesuaikan, ini yang harus kita komunikasikan. Sehingga perlu dikaji lagi," katanya.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Tetapkan Delapan Zonasi Wilayah Tanggap Penanggulangan Bencana di Sumut

Edy menjelaskan apa dilakukan pihaknya bersama BI dan BPS untuk melihat kenaikan harga kebutuhan pokok dengan daya beli masyarakat, usai kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Bukan hanya kasian, ini bukan soal kasian atau gak kasian. Ini harus dilakukan secara profesional. Kalau rakyat ini, kan tak tau. Akibat dampaknya (kenaikan BBM) ini. Ini yang mengharuskan kita mencari orang yang profesional bekerja tentang keuangan ini, mengatur uang tak bisa akan menjadi repot semua," pungkasnya. 

(cr14/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved