Untuk Kamtibmas, Kapolres Simalungun Imbau Warga Sudahi Tudingan Doktrin Mantan Kadisdik

Senada dengan itu Sekretaris BKPRMI Simalungun didampingi Ketua dan Bendahara Umum BKPRMI menyatakan syukur dan terima kasih kepada Bupati atas keputusan yang telah diambil untuk mencopot Zocson Silalahi, pihaknya juga meminta pada Dinas yang lain tidak lagi melakukan hal yang sama dan menjaga kekondusifan antar umat beragama.

Sementara itu Ketua IKEIS Amran Sinaga menyatakan sudah menerima surat edaran yang bisa mengundang kegaduhan tersebut. “Saya mengirimkan kepada Bupati dan mempertanyakan apakah surat edaran Dinas Pendidikan tersebut sepengetahuan Bupati.Maka respon Bupati mencopot Kadis Pendidikan sudah dianggap selesai.Saya harap media juga bisa meredam ini dengan memberitakan bahwa kami menerima permintaan maaf ini,” ujar Amran Sinaga yang juga merupakan mantan Wabup Simalungun periode pemerintahan JR Saragih ini.

Ketua Muhammadiyah Kabupaten Simalungun juga mengatakan bahwa kemauan masyarakat agar segala sesuatu yang merusak kerukunan umat beragama segera diredam.Sehingga toleransi antar umat beragama dapat berjalan dengan baik.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Mesjid Simalungun Sulaiman Sinaga didampingi Ketua Dewan Mesjid Pematang Siantar Armaya Siregar berharap insan Pers dapat membantu kekondusifan di Simalungun dan jangan karena surat berisi indoktrinasi salah satu agama, hal ini dapat mengganggu pembangunan di Kab. Simalungun.Karena pembangunan tidak bisa terlaksana hanya oleh Bupati, tetapi juga pers, dan para pembantu Bupati harus memberi masukan yang baik kepada Bupati, khususnya Kominfo dan BKD. Semoga tidak ada lagi para pembantu Bupati ini membuat kebijakan yang bisa menimbulkan riak riak dan konflik yang mengganggu proses pembangunan. Kepada Zocson Silalahi harus kuat menghadapi ini, dan kami memaafkan,” tegas Sulaiman.

Forum Komunikasi Umat Beragama ( FKUB ) sekaligus Wakil Ketua MUI Simalungun Nurdin Panjaitan menyatakan mereka sebagai wadah mediator yang terdiri dari ormas ormas keagamaan, mengingatkan kembali peraturan Menteri Agama bahwa tupoksi FKUB adalah menerima aspirasi umat beragama sehingga moderasi beragama bisa berjalan baik secara struktural maupun fungsional.

Sedangkan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Kabupaten Simalungun Khairul Anwar menyatakan MUI tempat ormas ormas Islam Indonesia di Simalungun.” sehingga apa yang menjadi aspirasi dari berbagai ormas Islam, maka itulah aspirasi dan suara terbaik umat Islam yang harus kita terima. Sehingga bumi Habonaran Do Bona yang selama ini rukun, tidak terganggu. Kalaupun ada surat edaran Dinas Pendidikan yang mengusik kerukunan itu, maka ketika yang bersangkutan sudah meminta maaf, maka sebagai wadah ormas Islam, MUI harus memaafkan dan berlapang dada demi kerukunan umat beragama.Kepada umat dalam setiap dakwah kita sampaikan bahwa kesalahan itu sudah diklarifikasi dan sudah meminta maaf,” katanya.

Hadir dalam konperensi pers tersebut antara lain Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH, MH, Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., Majelis Taklim Simalungun, Ketua Forum Umat Beragama, Nurdin panjaitan,ketua IKEIS Amran Sinaga ,Badan Pengurus Komunikasi Remaja Mesjid ( BKPRMI), Kasdim 0207/ Sml, Mantan Kadis Pendidikan Zocson Silalahi,Plt. Kadis Pendidikan Sakban Saragih, Kepala BKD Simalungun Sudiahman Saragih, para pemuka agama dari Al-Wasliyah dan Nahdhatul Ulama, Kepala Kesbanglinmas Arifin Nainggolan. (Jun-tribun-medan.com).