Pendapatan Pemko Siantar Berkurang Rp 40 Miliar

Keuangan Pemerintah Kota Siantar dalam APBD tahun 2023 berkurang sebesar Rp 40 miliar.

Tribun Medan/Royandi Hutasoit
BALAI Kota Pematangsiantar. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Keuangan Pemerintah Kota Siantar dalam APBD tahun 2023 berkurang sebesar Rp 40 miliar. Hal itu merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah pusat melakukan rasionalisasi keuangan negara untuk sumber pendapatan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)

Kebijakan pengurangan sumber pendapatan DAU dan dana DBH ini terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPRD Kota Siantar dengan Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Daerah (Bappeda), Kamis (24/11/2022) sore.

"DAU kita ada pengurangan memang. Informasi terkini kemarin, kurang lebih (Rp) 40 miliar," ucap Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Lingga.

Plt Kepala Bappeda Kota Siantar, yang juga Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dedi Harahap, saat ditemui selepas Raker dengan Komisi III DPRD juga membenarkan kurangnya sumber pendapatan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa sumber pendapatan yang berkurang berupa dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

Hanya saja, apa yang menyebabkan pemerintah pusat melakukan rasionalisasi (pengurangan) keuangan, Dedi Harahap juga mengaku tidak mengetahuinya.

"(Yang berkurang) ada DAU ada DBH. Dalam suratnya tidak ada pula disebutkan (penyebab dikuranginya DAU dan DBH untuk Kota Siantar. Kita terima, itu memang ada rasionalisasi,," ujar Dedi Harahap.

Baca juga: Partai Buruh Siantar Dukung Pemerintah Soal Kenaikan UMP 2023 Sebesar 10 Persen

Sedangkan dasar pemerintah pusat melakukan pengurangan, juga tidak dapat dipastikan Wakil Ketua TAPD Kota Siantar ini. "Mungkin memperhatikan kondisi keuangan negara," tuturnya.

Sementara, dampak dari rasionalisasi itu, hingga saat ini belum ditentukan Pemko Siantar, pos anggaran kegiatan yang mana yang akan dikurangi nantinya pada APBD Kota Siantar Tahun 2023. Untuk itu, akan dibahas bersama DPRD Siantar. "Pasti nanti akan ada skala prioritas (dalam penetapan pos anggaran)," sebutnya. (alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved