Berita Medan

AKBAR Sumut Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP, Sebut Pemerintah Anti Demokrasi 

Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumut mengaku kecewa dengan sikap pemerintah dan DPR yang mengesahkan RKUHP.

Penulis: Alfiansyah | Editor: mustaqim indra jaya
Tribun Medan/Alfiansyah
AKBAR Sumut menggelar aksi unjuk rasa di bawah Fly Over Jamin Ginting, Kota Medan, menolak pengesahan RKUHP, Selasa (6/12/2022). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumut mengaku kecewa dengan sikap pemerintah dan DPR yang mengesahkan RKUHP.

Menurut perwakilan AKBAR Sumut, Adinda Zahra Sembiring pengesahan RKUHP yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR secara tiba-tiba.

Baca juga: Usai Disahkan DPR, AKBAR Sumut Bentang Spanduk Berisi Penolakkan RKUHP di Fly Over Jamin Ginting 

Padahal, pengesahan RKUHP mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak karena berpotensi menghilangkan demokrasi di Indonesia.

"Kita juga tidak menyangka pemerintah dan DPR tidak menggubris semua kritik yang diberikan masyarakat sipil di seluruh Indonesia," kata Adinda saat berunjuk rasa di bawah Fly Over Jamin Ginting, Kota Medan, Selasa (6/12/2022).

Ia juga membeberkan, dalam KUHP yang disahkan tersebut salah satunya terdapat pasal tentang larangan penghinaan terhadap Presiden dan pejabat pemerintah.

Dengan pasal ini, masyarakat sipil bisa saja dikriminalisasi dengan delik aduan penghinaan terhadap lembaga negara dan pejabat publik, sebagaimana Pasal 240.

Menurutnya, ini merupakan sikap anti demokrasi yang ditunjukkan oleh pemerintah terhadap masyarakat sipil.

"Jelas bukan hanya kita di Medan, tapi seluruh warga yang ada di Indonesia sangat marah terhadap pemerintah dan DPR," tegasnya.

Adinda menambahkan, penolakan pengesahan RKUHP ini sudah berlangsung sejak 2019. Namun, seakan tidak digubris pemerintah dan DPR malah mengesahkan RKUHP tersebut.

"Sejak 2019 lalu seluruh masyarakat sipil Indonesia turun ke jalan, bahkan sampai menimbulkan korban," sebutnya.

"Tapi disitu pemerintah tidak melihat bagaimana korban-korban yang jatuh saat itu, di tahun ini akhirnya disahkan juga," 

"Padahal substansi atas penolakan nya tetap sama yaitu pasal-pasal yang bermasalah yang anti demokrasi," tegasnya.

Lebih lanjut, dikatakannya pasal-pasal yang ada di dalam RKUHP sangat berpotensi digunakan untuk melindungi kekuasaan, dan sangat rentan terhadap kriminalisasi terhadap warga.

"Hari ini pengesahan, menunjukkan kemarahan kita. Gimana kita nggak marah, ketika kita sudah mengkritik dengan cara yang baik, sudah melakukan diskusi, tetapi yang dilakukan oleh pemerintah hanya sosialisasi," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved