Gubernur Edy Sangkal Tak Punya Wewenang atas Karang Taruna: Kalau Enggak, Pusat lah Suruh Bayar

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyangkal dirinya disebut tak memiliki wewenang untuk mencopot jabatan Ketua Karang Taruna Sumut.

Edy menuturkan, Karang Taruna saat ini mendapatkan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau enggak (punya wewenang) kan pusat lah suruh bayar, dananya kan dana APBD. Gimana mau SK (pengangkatan) dari pusat," ujar Edy saat diwawancarai di Medan, Selasa (10/1/2023).

Baca juga: Kronologi Yanti Boru Ujung Kehilangan Bayi, Dimarah Perawat hingga Tak Ada Dokter di RSUD Sidikalang

Namun Edy tidak menyebut secara detail jumlah anggaran yang didapat oleh Karang Taruna Sumut.

"Nanti tanya (dinas sosial) karena ada mobil, ada kantor, ada uang kegiatan untuk rakyat. Begitu dibawa ke arah politik berarti salah," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Ketua Karang Taruna Sumut Dedi Dermawan Milaya dengan nomor register PTUN.MDN-012023VUB pada Senin (9/1/2023).

Dedi Dermawan mengatakan pendaftaran gugatan tersebut atas surat keputusan Gubernur Sumut No.188.44/134/KPTS/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubsu NO.188.44/134/KPTS/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumut Masa Bakti 2018-2023.

Kuasa hukum penggugat, Muhammad Rusli mengatakan, poin yang dilanggar oleh Gubernur Edy Rahmayadi adalah penerbitan SK yang masih menggunakan referensi Permensos nomor 77 tahun 2010.

"Yang mana itu sudah ditiadakan oleh Permensos nomor 25 tahun 2019 yang menyatakan Permensos nomor 77 tahun 2010 tidak berlaku. Sehingga Gubsu tidak lagi punya hak dan wewenang untuk melakukan proses pencabutan SK atau perubahan kepengurusan. Perubahan kepengurusan karang taruna harus dilakukan dalam temu karya di tiap tingkatannya," katanya.

Dedi Milaya Tegaskan Tak Ada Niat Membangkang, Ini Tujuannya

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Ketua Karang Taruna Sumut Dedi Dermawan Milaya dengan nomor register PTUN.MDN-012023VUB pada Senin (9/1/2023).

Dedi Dermawan mengatakan pendaftaran gugatan tersebut atas surat keputusan Gubernur Sumut No.188.44/134/KPTS/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubsu NO.188.44/134/KPTS/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumut Masa Bakti 2018-2023.

"Dalam hal ini saya sangat menyayangkan atas keputusan yang diambil oleh Bapak Gubernur yang menerbitkan surat keputusan gubernur tersebut. Di mana selama Bapak Gubernur kami anggap sebagai ayah kami selaku Pembina Karang Taruna Sumatra Utara," ujar Dedi saat memberikan keterangan di Kalamera Coffee, Jalan Ringroad Medan, Senin (9/1/2023).

Baca juga: Pengunjuk Rasa di Asahan Nekat Pecahkan Kepala Pakai Gelas, Tuntut Jaksa Nakal yang Kerap Disuap

Dikatakan Dedi, gugatan ini dilakukan usai surat bantahan yang dikirimkan pada Desember 2022 lalu tidak mendapatkan tanggapan dari gubernur.

"Bahwa tujuan saya mendaftarkan gugatan atas surat keputusan gubernur tersebut ke PTUN ini pun bukan bentuk perlawanan atau pembangkangan tetapi saya ingin menjelaskan kepada Bapak Gubernur dan masyarakat serta khususnya kader Karang Taruna Provinsi se Indonesia dan Karang Taruna kabupaten/kota sampai basis desa/kelurahan. Bahwa Karang Taruna dibentuk oleh, dari dan untuk rakyat," katanya.

Baca juga: Beredar Foto Venna Melinda Menangis dengan Wajah sudah Berlumuran Darah, imbas KDRT Ferry Irawan

Dedi menyebutkan, pengurus Karang Taruna itu dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat yang SK Kepengurusannya diterbitkan dan disahlan oleh pengurus nasional Karang Taruna.

"Sementara SK Kepengurusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumut adalah merupakan SK Legitimate. Kemitraan Karang Taruna di dalam membantu program pemerintah di bidang kesejahtaraan sosial masyarakat. Karang Taruna Selama ini terus berperan aktif mendukung program Sumut bermartabat membangun desa menata kota," ujar Dedi.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Muhammad Rusli mengatakan, poin yang dilanggar oleh Gubernur Edy Rahmayadi adalah penerbitan SK yang masih menggunakan referensi Permensos nomor 77 tahun 2010.

"Yang mana itu sudah ditiadakan oleh Permensos nomor 25 tahun 2019 yang menyatakan Permensos nomor 77 tahun 2010 tidak berlaku. Sehingga Gubsu tidak lagi punya hak dan wewenang untuk melakukan proses pencabutan SK atau perubahan kepengurusan. Perubahan kepengurusan karang taruna harus dilakukan dalam temu karya di tiap tingkatannya," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menanggapi gugatan yang akan ditujukan kepadanya terkait Surat Keputusan (SK) pergantian Ketua Karang Taruna Sumut.

Penetapan SK Gubernur ini sempat ditolak oleh Pengurus Nasional Karang Taruna melalui Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Budi Setiawan, menyatakan SK Gubernur itu tidak sesuai dengan ketentuan/aturan tentang Karang Taruna dan tetap mengakui Dedy Milaya tetap sebagai Ketua Karang Taruna Sumut yang sah masa bakti 2018-2023.

“Gak ada urusan ditolak (SK revisi),” kata Edy Rahmayadi, Kamis (8/12/2022).

Edy Rahmayadi juga mengancam tidak akan menyalurkan dana hibah yang bersumber dari APBD Sumut untuk kepengurusan Karang Taruna Sumut.

“Kalau enggak, nanti enggak ku kasih APBD,” pungkasnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) 1 Bidang Organisasi Pengurus Nasional Karang Taruna, Budi Setiawan juga sempat meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengoreksi SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/969/KPTS/2022 tertanggal 30 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/134/KPTS/2019, tanggal 18 Maret 2019 tentang Pengurus Karang Taruna Sumut masa bakti 2018-2023.

Di mana dalam SK tersebut, Edy Rahmayadi mengganti Dedi Dermawan Milaya sebagai Ketua Karang Taruna Sumut dan menetapkan Samsir Pohan dan Nurul Yakin Sitorus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Sumut masa bhakti 2018-2023.

(cr14/tribun-medan.com)