Di mana ada tempat khusus untuk pedagang yang berasal dari unsur masyarakat setempat.

Baca juga: BEREDAR KABAR, Vila Mewah Diduga Ilegal di Bumi Perkemahan Sibolangit Punya Pejabat dan Bandit

"Nanti kita tentukan satu lokasi tertentu untuk bumi perkemahan itu. Istilahnya aglomerasi. Ini bisa, karena banyak yang belum kita putuskan. Kita berdialog saja,"

"Karena bagaimanapun itukan masyarakat kami. Tapi yang komersial ya jangan dong. Punya modal kok, kalau mau sewa silakan sewa," ucapnya.

Sementara untuk pengusaha dengan modal besar, Arief mengatakan pihaknya membuka peluang kerjasama dengan pemerintah baik dengan skema sewa ataupun Build Operate Trasnfer (BOT).

"Kita selalu membuka peluang kerjasama kan ada juga kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Bisa melalui sewa, bisa melalui BOT macam-macam mekanismenya," ungkapnya.

Baca juga: Jejak Rezim Soeharto di Bumi Perkemahan Sibolangit, Ratusan Masyarakat Terancam Diusir

Dikatakan mantan Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan itu, pengamanan aset memang menjadi prioritas Pemprov Sumut saat ini.

"Karena bukan saja memang itu milik pemprov. Itu pengamanan aset itu jihad loh kalau kata Pak Gubernur. Memang milik kami. Kami yang harus bertanggung jawab,"

"Toh juga itu untuk kepentingan rakyat. Jadi memang masih banyak aset yang harus diawasi dan dibenahi ke depannya," pungkasnya.

Ketua DPRD Sumut tidak setuju

 Ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara, Baskami Ginting mengaku tak setuju jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melakukan penertiban di lahan bumi perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang yang direncanakan dalam bulan ini.

Baskami mengatakan, dirinya sudah mengimbau agar Pemprov Sumut melakukan dialog dengan masyarakat. Namun permintaan tersebut belum juga dilakukan oleh pihak Pemprov Sumut.

Baca juga: TERNYATA Ada Villa Mewah di Lahan Bumi Perkemahan Sibolangit, Kok Bisa Dibangun di Tanah Pemerintah?

"Saya terus terang tidak setuju itu. Sampai sekarang mereka belum ada melakukan dialog dengan masyarakat. Saya sudah minta dilakulan dialog dulu. Undang dulu tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, tokoh agamanya, tokoh pemudanya. Ayo ngomong bersama bagaimana, apa langkah yang bisa pemerintah buat," ujar Baskami kepada tribun-medan.com, Kamis (12/1/2023).

Baskami menilai, pemerintah sudah terlalu lama melakukan pembiaran terhadap lahan bumi perkemahan tersebut.

Sehingga, kata dia, Pemprov Sumut tidak bisa secara langsung mengusir masyarakat yang sudah tinggal di lahan bumi perkemahan selama puluhan tahun.

Baca juga: Polemik Tanah Bumi Perkemahan Sibolangit, Warga Mengklaim Dapat Hadiah dari Presiden Soekarno

"Karena itu sudah terlalu lama dibiarkan, itukan masyarakat sudah tinggal di sana selama puluhan tahun. Dan pemprov membiarkan begitu saja selama puluhan tahun itu. Masyarakat membutuhkan mencari makan, membutuhkan rumah, eh tiba-tiba sekarang diusir begitu saja kan enggak pas juga. Saya selaku Ketua DPRD tidak setuju itu," katanya.

Dikatakan politisi PDI Perjuangan itu, masyarakat yang tinggal di sana juga bergantung hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.