Gubernur Edy Rahmayadi Ngaku Dipanggil ke Jakarta Soal Buper Sibolangit, Diminta Jangan Keras-keras

Ia menuturkan, pengusaha yang mendirikan bangunan untuk kepentingan bisnis akan menjadi prioritas utama penertiban.

Sementara untuk masyarakat, Arief mengatakan akan dilakukan dengan musyawarah.

"Tapi bukan berarti masyarakat yang tradisional itu menjadi berhak, satu lagi prinsipnya yang bukan haknya ya bukan haknya, yang berhak ya berhak. Jadi kami pisahkan kalau garis besarnya kan dua. Ya memang bisnis sama yang masyarakat. Yang bisnis ini tentunya jadi prioritas utama kami. Orang punya duit kok garap tanah orang seenaknya. Itu kami enggak ada tolerir sama sekali," katanya.

Dikatakan Arief, pihaknya juga akan memperhatikan kepentingan masyarakat tradisional yang tinggal di dalam Bumi Perkemahan.

"Tapi yang masyarakat tradisional tentunya kita perhatikan kepentingannya apa, nanti kita coba cari jalan keluarnya. Tapi sekali lagi kalau soal hak, itu hak kami, haknya pemprov. Itu milik kami, tapi kami akan berikan jalan keluar kalau mereka berusaha tetap masih bisa berusaha," katanya.

(cr14/tribun-medan.com)