Tolak Perpu Cipta Kerja, Mahasiswa Bakar Ban Hingga Lempari Gedung DPRD Sumut Pakai Telur dan Tomat

Tolak Perpu Cipta Kerja, Mahasiswa Bakar Ban Hingga Lempari Gedung DPRD Sumut Pakai Telur dan Tomat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Rabu (18/1/2023) siang.

Salah seorang peserta aksi, Abdul Rahman, menyampaikan, kedatangannya sejumlah mahasiswa ini.

Untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang atau Perpu nomor 2, tahun 2022 tentang cipta kerja atau Omnibus Law.

"Tuntutan kita itu tentang menolak Perpu nomor 2 yang diterbitkan oleh Joko Widodo tentang Omnibus Law," kata Abdul kepada Tribun-medan, Rabu (18/1/2023).

Menurutnya, Perpu nomor 2 tahun 2022 itu sudah di tolak secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tapi tiba-tiba di akhir tahun Joko Widodo menyampaikan, bahwa menerbitkan Perpu Omnibus Law," sebutnya.

Ia menilai, Presiden Joko Widodo dan pemerintah tidak sabar dengan tenggang waktu yang diberikan oleh MK selama dua tahun.

"Seakan-akan pemerintah bukan malah menjaga, tapi mengangkangi keputusan. Pemerintah seharusnya menghormati putusan yang dilakukan oleh MK," ujarnya.

Untuk itu, Abdul menyampaikan kepada DPRD Sumatera Utara untuk mendengar Aspirasi dari mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedungnya.

"Kami meminta juga kepada DPRD Sumut untuk menyuarakan dari daerah, bahwa Perpu Omnibus Law ini sangat mengangkangi konstitusi yang ada di Indonesia," ujarnya.

"Kemudian kami meminta juga kepada DPRD Sumut menyampaikan bahwa menolak pemberlakuan Perpu Omnibus Law ini," sambungnya.

Ia menuturkan, selain berunjuk para mahasiswa juga membakar ban bekas di depan gerbang, dan melemparkan telur dan tomat ke dalam gedung rakyat itu.

"Sampai hari ini DPRD Sumut tidak ada berkomunikasi dengan kami, kemudian kami melakukan aksi ini," ucapnya.

"Kami melakukan bakar ban, kemudian lempar telur kemudian lempar tomat, itu adalah bentuk kekecewaan kita terhadap pemerintah terutama kepada Presiden Jokowi Widodo dan DPRD Sumut," tambahnya.