Imigrasi Medan Teken Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Pertahankan WBK/WBBM Tahun 2023

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Sebagai bentuk komitmen Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam membangun Zona Integritas Mempertahankan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2023, Kantor Imigrasi Medan melaksanakan kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Mempertahankan WBK dan WBBM yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Medan, Rabu (25/1/2023).

Kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah untuk mewujudkan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelaksanaan kinerja yang semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dan Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmoni. Loyal. Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK).

Selain agenda penandatanganan komitmen bersama, dilaksanakan pula kegiatan penandatanganan Pakta Integritas pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Kegiatan dimulai dengan penandatanganan Komitmen Bersama oleh seluruh Pejabat Struktural serta perwakilan dari pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Selanjutnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam sambutannya mengajak dan menghimbau agar seluruh Pegawai Negeri Sipil sampai dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kantor Imigrasi Medan untuk turut andil dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi.

"Komitmen Bersama perlu ditegaskan kembali untuk menumbuhkan semangat dan meningkatkan gairah kerja untuk dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan dicanangkan bersama," ujar Jones Fanny Satria. 

Selain itu, Kepala Kantor Imigrasi Medan Jones Fanny Satria C. A. mengajak kepada seluruh pegawai untuk bersama-sama agar lebih responsif terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat serta untuk seluruh pejabat struktural untuk melakukan check, recheck, cross check dan final check sebelum memulai pelayanan kepada masyarakat hal ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi. (*)