Tolak Kenaikan Ongkos Haji, Fraksi PKS Aksi di Rapat Paripurna DPRD Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi penolakan kenaikan ongkos ibadah Haji tahun 2023.

Aksi penolakan ini dilakukan anggota Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol No 5, Rabu (25/1/2023). 

Di mana seluruh anggota fraksi melakukan penolakan dengan aksi membawa sepotong kertas bertuliskan “FPKS Menolak Usulan Biaya Kenaikan Haji 1444 H/2023”.

Adanya rencana pemerintah menaikan ongkos ibadah haji tahun 2023 menjadi Rp69,1 juta per jemaah, atau hampir dua kali lipat dari biaya tahun sebelumnya yakni Rp39,8 juta. 

Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Hendro Susanto mengatakan, usulan kenaikan ongkos Haji mencerminkan Pemerintah tidak memiliki empati terhadap rakyatnya yang akan berangkat menunaikan ibadah Haji pada tahun 2023," ujar Hendro Susanto, Sabtu (21/1/2023).

Anggota komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara itu menyatakan Fraksi PKS dengan tegas menolak usulan pemerintah untuk menaikkan biaya haji 2023 sebesar Rp 69 juta.

Ia menuturkan, fraksi PKS mengusulkan agar biaya ongkos haji sama seperti di tahun 2022 lalu, walapun angka tersebut sesungguhnya masih memberatkan bagi calon jemaah haji.

"Ini memberatkan bagi calon jemaah haji di tahun 2023, pemerintah harus peka, pemerintah harus hadir untuk rakyatnya," katanya.

Hendro mengungkapkan bahwa Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 39.886.009 jika mengacu pada tahun 2022 lalu.

Meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi pemondokan di Mekkah dan Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa. "Itu sudah memberatkan, apalagi jika naik hampir 100 persen, kasihan calon jemaah haji, kasihan rakyat, pemerintah harus mendengar suara rakyat," ungkapnya.

Anggota DPRD dari dapil Kota Binjai dan Kabupatrn Langkat ini mengatakan, suara dan sikap Fraksi PKS sama dengan apa yang dirasakan oleh rakyat, khususnya calon jemaah haji.

"Kami menerima SMS dan Whatsapp dari masyarakat Provinsi Sumatera Utara, kira nya Aleg PKS bersuara dengan lantang untuk menolak wacana kenaikan ongkos naik haji ini," katanya.

Fraksi PKS DPRD Sumut, kata Hendro, menawarkan pemerintah untuk memaksimalkan diplomasi kepada Arab Saudi dan negosiasi yang optimal dari untuk bisa menekan kenaikan biaya haji. 

Pasalnya, kata hendro, dengan jumlah jemaah haji yang begitu besar, Indonesia bisa menjadi jadi penentu harga dan konstelasi yang ada di Mekkah dan Madinah.

"Loby loby dong Pak Menteri Agama ke pihak pemerintah Arab Saudi, tahun lalu justru ada wacana mau diturunkan biaya haji oleh legislatif, ini malah mau di tambah oleh pihak pemerintah, sungguh terlalu jika terjadi kenaikan," pungkasnya.