Apkasindo Sumut: Pembekuan Ekspor Sawit Rugikan Petani di Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah 'membekukan' sementara sebagian hak ekspor yang dimiliki eksportir minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO).

Hal ini guna menaikkan pasokan wajib dalam negeri (domestic market obligation/DMO) CPO menjadi 50 persen untuk menjadi respons atas kelangkaan MinyaKita dan harganya yang cenderung mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Terkait dengan hal ini, Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo Sumut) Gus Dalhari Harahap menyampaikan keputusan kebijakan ini merupakan kebijakan emosi sesaat dan terburu-buru.

Ia mengkhawatirkan apabila nantinya kebijakan tersebut akan berimbas pada turunnya harga TBS ditingkat petani. Hal ini menurut Gus justru akan menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah.

"Jadi harus ada kajian. Lalu diharapkan pemerintah juga tidak hanya emosi sesaat," ucapnya saat dihubungi Tribun Medan, Selasa (7/2/2023).

Gus juga mengatakan kelangkaan Minyakita ini disebabkan oleh sulitnya klaim subsidi di tingkat produsen. Ia mengatakan, pemerintah juga harus melihat bahwa ternyata memang klaim untuk subsidi harga minyak goreng itu lambat dibayarkan.

"Jadi lambatnya pembayaran klaim subsidi tersebut membuat para pengusaha kurang begitu tertarik untuk mengejarkan minyak subsidi masyarakat. Dikabarkan bahwa pencarian itu 7 sampai 8 bulan baru dicairkan subsidinya, " ungkapnya.

Sementara itu, dana untuk pembayaran ada. Gus mempertanyakan apa mekanisme yang kira-kira mengatasnamakan masyarakat, kebutuhan negara tetapi lambat tuturnya, sementara cepat untuk kebutuhan biodiesel, solar dan untuk perusahaan besar lainnya.

"Tetapi apabila menyangkut ekonomi kerakyatan dan masyarakat kenapa kok lambat. Ini yang perlu dikaii ulang pemerintah mengambil keputusan, " sebutnya.

Lanjutnya, pemerintah seharusnya jangan seolah-olah membuat DMO untuk minyak goreng 50 persen, itu merupakan angka yang dahsyat.

Oleh karena itu, ketika ekspor 6000 palm berarti harus ada 6000 palm juga yang diolah untuk menjadi minyak curah.

Nah apa memang pasarnya menampung masyarakat untuk membutuhkan sejumlah itu? Belum tentu juga ujarnya, "Jangan nantinya akan berimbas pada turunnya harga domestik yang berakibat pada harga tbs yang rendah".

Terkait dengan hal ini, ia meminta pemerintah agar jangan emosi sesaat mengambil keputusan sedangkan untuk memulihkan kondisi ini sulit bagi sawit.

Karena hal ini tidak serta merta gampang melihat bukti beberapa waktu yang lalu saat pelarangan ekspor menyebabkan harga TBS jeblok.

"Pasti ini akan berdampak pada harga TBS pada tingkat petani, saya pastikan itu. Karena ketika tidak bisa keluar maka harus ada pemenuhan ke dalam. Tetapi kuota domestik ini harus ditingkatkan, " pungkasnya.

(cr9/Tribun-Medan.com)