Digelar Virtual, Imam Suyudi Hadiri Rapat Koordinasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Kemenkumham

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Imam Suyudi hadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Kementerian Hukum dan HAM TA 2023, Senin (6/3/2023).

Kegiatan yang terpusat dari Hotel Aston Bogor ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 6-10 Maret 2023.

Turut hadir mendampingi Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi Rudi Hartono, Kepala Divisi Pemasyarakatan Rudy Fernando Sianturi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem dan Kepala Divisi Keimigrasian Ignatius Purwanto.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Andap Budhi Revianto.

Dalam arahannya, Andap menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum dan HAM selain itu perlu dilakukan evaluasi awal kelembagaan mengingat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum dan HAM saat ini sudah tidak relevan dengan ketentuan terkait pengadaan barang/jasa yang berlaku saat ini.

“Tahun 2022 UKPBJ Kemenkumham memperoleh poin Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 81,8 persen dengan predikat baik. Saya harapkan ITKP dapat terus meningkat, hal ini menandakan bahwa kinerja yang kita lakukan telah sesuai dengan arahan dalam mencapai target Bersama. Jadikan parameter yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pegangan dalam laksanakan tugas, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan hindari segala bentuk pelanggaran,” ucap Andap.

"Dari kegiatan ini saya harapkan ada peningkatan kemampuan baik secara individu maupun kolektif dari tiap-tiap PPBJ. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat mempersiapkan strategi pencegahan dari segala resiko yang muncul serta dapat meminimalkan pelaksanaan tugas yang autopilot," tambahnya.

Turut hadir Kepala Biro, Sekretaris Unit Utama dan para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia. (*)