Meme Puan Maharani Berbadan Tikus terkait UU Cipta Kerja Disahkan, Ini Kata BEM UI dan PKS

TRIBUN-MEDAN.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyebutkan bahwa suara kritis BEM Universitas Indonesia (UI) yang mengkritik Puan Maharani berbadan tikus harus didengar oleh penguasa.

"BEM UI memiliki reputasi sebagai suara kritis yang perlu didengar oleh penguasa. Terkait cara menyampaikan itu hal teknis saja, bisa demo di jalan bisa juga buat meme di tiktok atau medsos," ujar Kholid saat dikonfirmasi, Jumat (24/3/2023).

Kholid menuturkan bahwa suara kritis mahasiswa itu merupakan ekspresi demokrasi yang harus diberikan ruang kebebasan.

"Apalagi BEM UI memiliki sejarah panjang dalam mengawal jalannya roda pemerintahan dari ragam era dan kepemimpinan," jelasnya.

Di sisi lain, Kholid menambahkan bahwa pihaknya juga senada dengan BEM UI untuk menolak UU Cipta Kerja.

"Sikap PKS menolak UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja. Secara substansial kami sama dengan BEM UI yakni menolak. PKS berjuang suarakan penolakan itu di parlemen," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengunggah meme kiritikan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam unggahan tersebut, Ketua DPP PDIP itu tampak berbadan tikus sembari tersenyum.

Meme foto Puan tersebut berlatar belakang Gedung Kura-kura DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Meme itu merupakan bentuk protes dari BEM UI terhadap pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU).

"Kami tidak butuh dewan perampok rakyat," tulis BEM UI di laman resmi TikTok mereka, dilihat pada Kamis (23/3/2023).

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan unggahan tersebut merupakan bentuk kemarahan pihaknya terhadap DPR RI saat ini.

"Kami rasa DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi dewan perampok, penindas, ataupun pengkhianat rakyat," kata Melki kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).

Sebab, Melki menyebut Perppu Ciptaker merupakan produk inkonstitusional.

Terlebih, isi dari Perppu Ciptaker merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat.