Kunjungi Tribun Medan, Sihar Sitorus Pastikan Maju di Dapil 2 Sumut Pada Pileg 2024

TRIBUN-MEDAN.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan DR Sihar PH Sitorus MBA, BSBA memastikan akan kembali berlaga dalam Pileg pada 2024 mendatang.

Kesiapan ini disampaikan Sihar Sitorus saat berkunjung ke Kantor Tribun Medan, Rabu (12/04/2023) siang.

Baca juga: SOSOK Sihar Sitorus, Pengusaha Asal Sumut yang Juga Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P

"Sekarang sedang persiapan menuju DCT. Kita di daerah pemilihan II Sumatera Utara," ujar Sihar saat diskusi dengan Pemimpin Redaksi Tribun Medan, Iin Sholihin.

Dapil II tempat Sihar ini meliputi 19 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Toba, Samosir, Humbahas, Taput, Sibolga, Tapteng, Padangsidimpuan, Tapsel, Palas, Paluta, Madina, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Gunungsitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara.

Diskusi berjalan santai membahas berbagai isu politik lokal dan nasional yang saat ini tengah bergulir di tengah masyarakat.

Sihar saat ini bertugas di Komisi XI membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perbankan dengan mitra kerja antara lain Kemenkeu, Bank Indonesia, Bappenas, BPK, BPKP dan lainnya.

Dalam diskusi tersebut, Sihar juga memaparkan ragam kegiatannya dalam bentuk reses, kunjungan kerja ke Dapil dan lainnya di Dapil II Sumut.

Sejak dilantik menjadi anggota DPR RI, Sihar telah membentuk lima Rumah Aspirasi di Dapilnya dan kantor Sihar Sitorus Center (SSC) di 19 kabupaten/kota.

Kegiatan mereka difokuskan untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya konstituen, dan mengawasi program mitra dari Komisi XI yang dibawa ke Dapil II Sumut.

Selama Ramadan ini, kata Sihar, pihaknya melalui Sihar Sitorus Center (SSC) melakukan pembagian sembako kepada masyarakat di daerah Labuhanbatu Raya, daerah Tabagsel dan daerah Sibolga Tapteng dengan masing-masing 300 paket.

Anggota Komisi XI ini lantas menyinggung soal dunia yang mengalami resesi akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan meningkatkan jumlah pengangguran.

Guncangan hebat pada ekonomi akibat pandemi membuat daya beli masyarakat melemah.

Pemerintah selama pandemi, sampai tahun 2022 telah menggelontorkan ratusan triliun untuk menjaga daya beli masyarkat melalui berbagai program perlindungan sosial, namun di satu sisi aktivitas produksi belum berjalan normal akibat pembatasan sosial.

"Ketika produksi belum sepenuhnya puli karena macetnya mata rantai pasok global akibat pandemi, konflik Rusia- Ukraina makin memperburuk keadaan dan menyebabkan inflasi, meskipun inflasi global telah mengalami penurunan dari 10 persen pada 2022 menjadi 5--6 persen pada tahun 2023," katanya.

Dia menambahkan, respons yang dilakukan pemerintah yakni menerapkan kebijakan semi lock down atau yang dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).