Kunjungi Tribun Medan, Sihar Sitorus Pastikan Maju di Dapil 2 Sumut Pada Pileg 2024

TRIBUN-MEDAN.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan DR Sihar PH Sitorus MBA, BSBA memastikan akan kembali berlaga dalam Pileg pada 2024 mendatang.

Kesiapan ini disampaikan Sihar Sitorus saat berkunjung ke Kantor Tribun Medan, Rabu (12/04/2023) siang.

Baca juga: SOSOK Sihar Sitorus, Pengusaha Asal Sumut yang Juga Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P

"Sekarang sedang persiapan menuju DCT. Kita di daerah pemilihan II Sumatera Utara," ujar Sihar saat diskusi dengan Pemimpin Redaksi Tribun Medan, Iin Sholihin.

Dapil II tempat Sihar ini meliputi 19 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Toba, Samosir, Humbahas, Taput, Sibolga, Tapteng, Padangsidimpuan, Tapsel, Palas, Paluta, Madina, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Gunungsitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara.

Diskusi berjalan santai membahas berbagai isu politik lokal dan nasional yang saat ini tengah bergulir di tengah masyarakat.

Sihar saat ini bertugas di Komisi XI membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perbankan dengan mitra kerja antara lain Kemenkeu, Bank Indonesia, Bappenas, BPK, BPKP dan lainnya.

Dalam diskusi tersebut, Sihar juga memaparkan ragam kegiatannya dalam bentuk reses, kunjungan kerja ke Dapil dan lainnya di Dapil II Sumut.

Sejak dilantik menjadi anggota DPR RI, Sihar telah membentuk lima Rumah Aspirasi di Dapilnya dan kantor Sihar Sitorus Center (SSC) di 19 kabupaten/kota.

Kegiatan mereka difokuskan untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya konstituen, dan mengawasi program mitra dari Komisi XI yang dibawa ke Dapil II Sumut.

Selama Ramadan ini, kata Sihar, pihaknya melalui Sihar Sitorus Center (SSC) melakukan pembagian sembako kepada masyarakat di daerah Labuhanbatu Raya, daerah Tabagsel dan daerah Sibolga Tapteng dengan masing-masing 300 paket.

Anggota Komisi XI ini lantas menyinggung soal dunia yang mengalami resesi akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan meningkatkan jumlah pengangguran.

Guncangan hebat pada ekonomi akibat pandemi membuat daya beli masyarakat melemah.

Pemerintah selama pandemi, sampai tahun 2022 telah menggelontorkan ratusan triliun untuk menjaga daya beli masyarkat melalui berbagai program perlindungan sosial, namun di satu sisi aktivitas produksi belum berjalan normal akibat pembatasan sosial.

"Ketika produksi belum sepenuhnya puli karena macetnya mata rantai pasok global akibat pandemi, konflik Rusia- Ukraina makin memperburuk keadaan dan menyebabkan inflasi, meskipun inflasi global telah mengalami penurunan dari 10 persen pada 2022 menjadi 5--6 persen pada tahun 2023," katanya.

Dia menambahkan, respons yang dilakukan pemerintah yakni menerapkan kebijakan semi lock down atau yang dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Selama kuartal II 2020 pemerintah beberapa kali mengganti PSBB, seperti PSBB ketat, PSBB Transisi.

Pada kuartal I 2021, pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan gerak dan interaksi namun dengan istilah yang berbeda-beda, PPKM mikro dan PPKM darurat. Perbedaan tersebut menyikapi kondisi yang terjadi waktu itu.

Sejumlah Kebijakan ini tentu membuat wajah perekonomian global berubah drastis, pembatasan gerak dan interaksi memberikan konsekuensi pada perekonomian.

Mata rantai pasok global mace, espor impor juga terganggu, aktivitas produksi juga mulai melambat, akhirnya terjadi gelombang PHK massal.

Demikian juga negara-negara yang bergantung pada sektor pariwisata juga kehilangan pendapatan.
Beberapa negara akhirnya tidak bisa menghindari jurang resesi karena pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2020 mengalami penurunan tajam seperti Eropa, Singapura, Hong Kong, Filipina, dan Meksiko.

Krisis ini juga berdampak pada sektor kuangan akibat kepanikan investor akibat ketidakpastian ekonomi.

Krisis akibat pandemi ini membuat sebagian besar negara, termasuk Indonesia mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk meredam dampak negatif yang akan terjadi.

Pertama stimulus dari sisi kesehatan untuk penanganan wabah seperti testing, penediaan ventilator, penyediaan vaksin, peningkatan kapasitas rumah sakit hingga perbaikan pada sistem kesehatan.

Kebutuhan yang besar ini tentu menguras kantong pemerintah, tap dalam kondisi sulit tidak ada pilihan lain agar mesin perekonomian dapat berjalan kembali.

Baca juga: Sihar Sitorus Singgung Soal Jalan Tol di Labuhanbatu Agar Warga Mudah ke Danau Toba

Pemerintah, jelasnya, menata ulang kebijakan melalui instrumen fiskal dan moneter. Pemerintah menyediakan berbagai anggaran untuk penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, hingga berbagai relaksasi untuk UMKM, penurunan suku bunga, dan meningkatkan jumlah uang beredar.

"Menyikapi kejadian luar biasa ini pemerintah Indonesia mengeluarkan "extraordinary policy" untuk merespon dampak Covid 19 melalui Perpu No.1/2020 menjadi UU No.2/2020, Stimulus penanganan Covid-19 dan Program PEN, Defisit APBN melebar 6,34 persen PDB. Kedua "REOPENING POLICY" atau Komitmen untuk dapat mengatasi COovid-19 dan jump-start ekonomi untuk pemulihan perekonomian nasional, akibatnya terjadi perubahan pada struktur APBN3," katanya.

Sihar menjelaskan, Undang-undang yang disahkan Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 yakni, Undang-undang No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (HPP), dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

(*/tribun-medan.com)