KPK Didesak untuk Periksa Pemprov Lampung Imbas Curhatan Tiktokers Bima

TRIBUN-MEDAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didesak untuk memeriksa Pemerintah Provinsi Lampung imbas curhatan Tiktokers Bima.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta untuk bergerak melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung karena kritikan mengenai buruknya infrastruktur Lampung seperti yang disebut Tiktokers.

Hal itu juga melihat seringnya Pemerintah Provinsi Lampung berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani yang mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung bukan kali pertama berurusan dengan KPK.

Bahkan, ia juga mengungkapkan pimpinan daerah di Lampung sudah lima kali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi saat kepemimpinan Agus Rahardjo.

"Kita tahu Lampung pernah diperiksa oleh KPK akibat dugaan korupsi dan sepertinya tidak mengubah situasi, artinya apa? tanda bahaya ini harus ditangkap oleh KPK untuk memeriksa lebih detail,” ucapnya yang dikutip Tribun Medan, Selasa (18/4/2023)

Baca juga: Orangtua Bima Sang TikTokers Dicerca Gubernur Lampung, Paman: Kami Orang Kampung Tak Tau Hukum

Ia juga mengatakan, KPK harus curiga ada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk perbaikan jalan raya.

Yang mana kenyaaannya di lapangan, jalan raya yang diperbaiki cepat rusak dan tidak ada kemajuan dari tahun ke tahun.

Menurut Julius, korupsi modus infrastruktur ini merupakan hal lumrah dan harus disegera diselidiki KPK.

Sehingga disebutnya korupsi infrastruktur sudah menjadi modus umum di level-level Pemda dan lokal.

“Artinya, ini jadi masukan untuk memeriksa," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, akun TikTok @awbimaxreborn menjadi viral setelah menyindir kondisi sejumlah sektor di Lampung.

Beberapa sektor yang dikritik, di antaranya terkait infrastruktur, proyek Kota Baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian hingga tingkat kriminalitas.

Pemilik akun bernama Bima Yudho Saputro itu menyebut infrastruktur di Lampung banyak yang rusak.

Kemudian, proyek Kota Baru juga disebut mangkrak sejak lama.