Pakpak Bharat

Pakpak Bharat Cetak Hattrick Opini WTP di Bawah Kepemimpinan Bupati Franc Bernhard Tumanggor

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2022 oleh BPK RI Perwakilan Sumut.

Editor: AbdiTumanggor
Diskominfo Pakpak Bharat
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor dan Ketua BPK RI Perwakilan Sumut - Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak Bharat ini berlangsung di Gedung Auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan, Jumat (12/5/2023). 

"Sejumlah program kita ini di Pakpak Bharat nantinya akan dinikmati oleh warga kita dan generasi-generasi kita ke depannya,"ujar dia menambahkan. 

Raih penghargaan Hattrick Opini WTP
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor dan Ketua BPK RI Perwakilan Sumut - Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak Bharat ini berlangsung di Gedung Auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut di Medan, Jumat (12/5/2023).

Sementara, Ketua DPRD Kabupeten Pakpak Bharat Hotmaramles Tumangger mengucapkan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sebagaimana dalam penjelasannya, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Maka, berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

BPK RI mengharapkan hasil pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

(*/Tribun-medan.com)

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved