Baskami Soroti DBH Sawit yang Kurang Adil, Minimal 30 Persen untuk Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara, Baskami Ginting menyoroti soal Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pajak perkebunan sawit di Sumut.

Baskami mengatakan, seharusnya DBH disalurkan dengan adil kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah kabupaten/Kota. Sehingga, kata dia, bisa digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak.

"Sebenarnya kan, dari dulu kita minta pajak sawit ini. Kita minta jangan lah segitu. Minimal 30 persen lah kita dapatkan, kalau itu terjadi di Sumut jalan sudah rusak cepat diperbaiki," ucap Baskami saat diwawancarai di Medan, Jumat (19/5/2023).

Ia menuturkan, jalan rusak di kabupaten/kota di Sumatra Utara tidak terlepas dari aktivitas kenderaan bermuatan berlebihan atau berton-ton untuk mengangkut sawit.

Seharusnya, menurut Baskami, DBH dari sektor pajak perkebunan sawit sesuai luas lahan, Sumut mendapatkan 30 persen.

Baca juga: Pemprov Sumut Minta Dana Bagi Hasil Perkebunan Hingga 60 Persen

Politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan, harusnya DBH dibagikan Pemerintah Pusat dengan adil kepada daerah yang memiliki luas lahan sawit banyak seperti di Sumut.

"Mohon maaf, sampai kamar mandi kita sudah dihotmix (diaspal). Mampu provinsi, semua kalau bisa jalan kabupaten/kota, kita edukasi supaya dihotmix," jelas Baskami.

Meski tidak jelas berapa persen DBH dari pajak sektor perkebunan sawit diberikan pemerintah pusat ke Pemprov Sumut, Baskami memastikan jumlahnya tidak banyak. Sedangkan, kata dia, jalan rusak didominasi di sekitar kawasan perkebunan sawit.

"Tapi nyatanya, berapa persen kita dapat, semua dibawa ke pusat uang kita. Karena begitu banyaknya sawit yang kita produksi," ujar Baskami.

Ia mengaku tidak menyalahkan gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak melakukan perbaikan jalan rusak lantaran tidak memiliki anggaran maksimal.

Baskami mencontohkan, perbaikan jalan dilakukan Pemprov Sumut yang harus menggunakan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun secara multiyears atau dicicil beberapa tahun dari APBD Sumut. Hal itu, karena Sumut tidak memiliki anggaran besar untuk perbaikan infrastruktur.

"Jumlah yang Rp 2,7 triliun ini saja. Kita bikin multiyears, sampai sekarang belum selesai," katanya.

Baskami mengungkapkan, keinginan masyarakat hanya dua, yakni jalan bagus dan pelayanan kesehatan yang baik. Hal ini, menurutnya, cukup mudah dipenuhi, bila dilakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

"Kita terus dorong itu, karena kalau misalnya jalan itu bagus. Pertama jalan dan kedua kesehatan, itu rakyat sudah senang, enggak banyak permintaan mereka kok. Dari pendidikan saya lihat, yang mampu dia sekolah yang tinggi, kalau enggak mampu di negeri," pungkasnya.

Perbaikan Jalan Dimulai Juli 2023
Presiden RI, Joko Widodo akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 800 miliar, untuk perbaikan jalan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Perbaikan jalan akan dimulai Juli 2023 ini.

Hal itu, disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Rabu (17/5/2023).

"Bukan hanya di Labura ini saja ya. Banyak juga di kabupaten lainnya. Kita tidak ingin jalur-jalur logistik terhambat. Jangan sampai jalan ini mengganggu. Dan untuk Sumut anggaran yang kita kucurkan Rp 800 miliar untuk di seluruh kabupaten/kota," ucap Jokowi didampingi oleh Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah.

Bukan hanya di Kabupaten Labura, ia juga menyebutkan bahwa banyak juga jalan rusak di kabupaten/kota lainnya yang juga akan diperbaiki pemerintah pusat.

Pemerintah Pusat, membantu memperbaiki jalan rusak ini karena kabupaten/kota dan provinsi meminta bantuan untuk memperbaiki.

"Jalan Kabupaten ini, banyak yang rusak. Dari 33 ribu kilometer (Jalan Kabupaten/Kota) di Sumut, yang rusak kira- kira 13 ribu kilometer. Salah satunya, yang ini kita lihat di Labura,” ucap Jokowi.