Sumut Memilih
Minta Penegak Hukum Profesional dalam Tanggapi PK Moeldoko, Ratusan Kader Demokrat Sumut Gelar Aksi
Ratusan kader Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPD Demokrat Sumut, Jalan Sudirman Medan.
Minta Penegak Hukum Profesional dalam Tanggapi PK Moeldoko, Ratusan Kader Demokrat Sumut Gelar Aksi
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ratusan kader Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPD Demokrat Sumut, Jalan Sudirman Medan, Senin (12/6/2023).
Kader DPD Demokrat Sumut meminta para penegak hukum untuk profesional dalam menanggapi peninjauan kembali (PK) yang diusulkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).
Permohonan PK tersebut sudah masuk ke MA pada Senin, 15 Mei 2023 dan teregister dengan nomor perkara: 128 PK/TUN/2023.
Secara bergantian, masing-masing perwakilan kader menyampaikan orasinya terhadap sikap Moeldoko yang mereka nilai ingin merebut Partai Demokrat.
"Ini kita berkumpul mau menyampaikan pesan bahwasanya Partai Demokrat itu ketika dalam menghadapi PK di seluruh lapisan nusantara ini, seluruh lapisan tanah air siap jika negara tidak berpihak kepada kebenaran," ujar Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Lokot Nasution usai prasi di depan kantor Demokrat Sumut, Jalan Sudirman Medan, Senin (12/6/2023).
Lokot mengatakan, Moeldoko bukan merupakan kaded Partai Demokrat dan tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
"Moeldoko ini tidak punya KTA, tiba-tiba mau jadi ketua partai, kalau negara memang berpihak pada kebenaran, enggak mungkin ini terjadi. Makanya kita perlu menyuarakan ini, kali-kali, mungkin, para pemutus-pemutus itu hatinya bisa terbuka. Bahwasanya yang berhak pada partai ini adalah pimpinan Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," katanya.
Dikatakannya, jika Mahkamah Agung mengabulkan PK Moeldoko, pihaknya akan melakukan perlawanan.
Karena, kata Lokot, hal ini menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia.
"Jika terjadi yang sebaliknya maka kita akan melawan. Apapun caranya. Saya sampaikan tadi. Apapun resikonya, kalau seorang Pak SBY, dua periode memimpin negara ini, seenaknya hukum di negara ini memperlakukan dia seperti itu, saya kepikiran, anak saya, cucu saya nanti, di pinggir jalan ditampari orang malah saya yang disomasi, malah saya yang dituntut. Apalagi yang kita harapkan hidup di negara seperti ini?" ujar Lokot.
Ia juga memastikan, pihaknya bersama kader Partai Demokrat akan pergi ke Jakarta untu melakukan aksi bersama mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan Partai Demokrat AHY.
"Kami akan dampingi pak SBY, Mas AHY, turun ke jalanan. Biar negara, biar orang tau juga, orang yang pernah ngemong kalian 10 tahun, sebagai presiden turun ke jalanan menuntut keadilan," pungkasnya.
(cr14/tribun-medan.com)
Sumut Memilih
Aksi Minta Penegak Hukum Profesional dalam Tanggap
PK Moeldoko
Kader Demokrat Sumut Unras
Moeldoko
Kartu Tanda Anggota (KTA)
Agus Hari Murti Yudhoyono
Bawaslu Deli Serdang Mempersiapkan Diri Hadapi Gugatan Paslon 03 di MK |
![]() |
---|
Golkar Surati DPRD Sumut Minta Pelantikan Erni Aryani jadi Ketua DPRD Diproses |
![]() |
---|
Ketua Demokrat Sumut Yakin Wali Kota Medan dan Gubernur Terpilih Peduli Pedagang |
![]() |
---|
KPU Sumut Sebut Cuaca Buruk Jadi Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 |
![]() |
---|
KPU Sumut Sukseskan Pemilu, Bertaruh Nyawa Lintasi Hutan Liar Habitat Harimau |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.