Ungkap Kecurigaan, Ketua Demokrat Sumut Sesalkan Sikap Presiden Jokowi Tak Tegur Moeldoko

Ketua Demokrat Sumut Sesalkan Sikap Presiden Jokowi Tak Tegur Moeldoko, Ungkap Kecurigaan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Lokot Nasution menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang tidak menegur Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) karena telah melakukan tindakan melanggar hukum.

Lokot Nasution menuturkan, tindakan Moeldoko sangat tidak terpuji karena ingin merebut kursi pimpinan Partai Demokrat.

"Itu juga kita selalu sampaikan. Masa iya seorang KSP, anak buah presiden, ruangannya itu kalau enggak salah hampir sebelahan itu Moeldoko dengan Pak Jokowi. Masak enggak tau kelakuannya dan dibiarkan, perbuatan yang tidak benar seperti itu terus dibiarkan, kalau enggak disuruh, pembiaran atau apa namanya," ujar Lokot di kantor DPD Demokrat Sumut, Senin (12/6/2023).

Lokot mengaku, pembiaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi membuat pihaknya curiga bahwa ada suruhan khusus yang diberi Jokowi kepada Moeldoko untuk memecah Partai Demokrat.

"Silakan kawan-kawan menilai sendiri. Tapi kalau kecurigaan kami ya pastilah, anak buahnya. Kita saja di sini anak kita, kader kita yang berbuat melanggar hukum pasti ditegur. Ini ditegur juga enggak. Apaan itu namanya?" katanya.

Lokot tidak menampik bahwa peninjauan kembali (PK) yang dilakukan Moeldoko ada hubungannya dengan agenda Pilpres yang sudah semakin dekat.

"Pasti lah (ada hubungan dengan pilpres). Tapi kita enggak usah jauh ke situ, ini hukum, hukum sendiri kita enggak mau mencampur-campurkan ke politik meskipun kita enggak bisa pungkiri itu," ungkapnya.

Ia juga menilai, perlakuan Moeldoko saat ini ada hubungannya dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Capres usungan Nasdem Anies Baswedan yang sangat keras terhadap rezim saat ini.

"Melihat dari kondisi yang ada hari ini, karena kami memang keras sekali pada rezim hari ini dan punya kemungkinan bersama Mas Anies dan Mas AHY maka ada keinginan negara ini (memecah belah). Tapi ini asumsi, kita enggak mau, ini negara hukum, memenangkan orang yang tidak punya hak, saya enggak mau," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)