UNPRI
Mahasiswa UNPRI Protes soal Parkir Berbayar, Begini Jawaban Pihak Kampus
Sejumlah Mahasiswa Universitas Prima Indonesia (UNPRI) protes terhadap kebijakan kampus mengenai penetapan parkir berbayar.
Penulis: Husna Fadilla Tarigan | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah Mahasiswa Universitas Prima Indonesia (UNPRI) protes terhadap kebijakan kampus, mengenai penetapan parkir berbayar, pada Kamis (15/6/2023) lalu.
Hal tersebut menuai kontroversi, hingga dilakukan pemecatan terhadap tiga mahasiswa UNPRI, yang melakukan aksi demonstrasi, terkait kebijakan tersebut.
Terkait hal itu, Tribun Medan mencoba meminta keterangan kepada pihak kampus.
Saat ditemui diruang informasi, gedung UNPRI, Jalan Sampul No 4, Sei Putih Medan, pihak kampus yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, tidak ada hal yang melanggar hukum terkait pemecatan ketiga mahasiswa tersebut.
"Bukan tiba-tiba kita lakukan pemecatan, sebelumnya sudah dipanggil mereka, diingatkan apa konsekuensinya jika melakukan demo dan sebagainya, baru lah ada keputusan DO," ujar pria, yang mengatakan dirinya adalah staff langsung rektor.
Prihal pemberlakuan parkir berbayar, disebutnya pihak kampus telah mensosialisasikan kepada mahasiswa, dan tidak ada yang menyalahi regulasi atau kebijakan, sebab UNPRI adalah kampus swasta.
Dijelaskannya, bahwa penetapan itu dilakukan karena parkir nantinya akan dikelola pihak ketiga.
"Ini nantinya akan dikelola pihak ketiga, bukan keuntungan kampus sepenuhnya, dan juga kan membuka lapangan pekerjaan baru," tambahnya.
Universitas tidak menjawab ketika ditanya bagaimana nasib tuntutan para mahasiswa yang di DO, untuk dicabut sanksinya.
Kemudian, dikatakannya, soal tuntutan mahasiswa mengenai pengadaan Badan Ekslusif Mahasiswa (BEM), sebenarnya UNPRI sudah punya wadah yang dimaksud.
"Sudah ada wadahnya, hanya saja berbeda dengan yang mereka mau, karna kita disini bukan mau mendidik ormas, kita mau bangun mahasiswa yang intelektual," pungkasnya.
(cr26/tribun-medan.com)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.