Berita Medan
Disnaker Medan Buka Layanan Aduan, Karyawan tak Dibayar Upah Lembur Libur Idul Adha Diminta Melapor
Berdasarkan arahan dari Kemenaker, bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawannya di tanggal 28 dan 30 Juni, wajib memberi upah lembur.
Penulis: Anisa Rahmadani |
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, cuti bersama Idul Adha pada tanggal 28 dan 30 Juni bersifat pilihan atau sesuai kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan, dan termasuk dalam cuti tahunan bagi para pekerja.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ilyan Chandra Simbolon mengatakan, sudah menerima SK dari Kemenaker.
Baca juga: Libur Idul Adha Resmi Jadi 3 Hari, 29 Juni Libur Nasional, 28 dan 30 Juni Cuti Bersama
Ditegaskan Ilyan, berdasarkan arahan dari Kemenaker, bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawannya di tanggal 28 dan 30 Juni, wajib memberi upah lembur.
"Sudah kita terima arahan dari Kemenaker. Dalam arahan tersebut tanggal 28 dan 30 Juni bukan cuti bersama untuk karyawan swasta," terang Ilyan saat dikonfirmasi Tribun Medan, Jumat (23/6/2023).
Akan tetapi, diterangkan Ilyan, bagi karyawan swasta yang mengambil libur di tanggal tersebut akan mengurangi jatah cutinya.
"Jadi mereka tetap bisa libur di tanggal tersebut. Akan tetapi jatah cutinya di tahun ini jadi berkurang. Namun, apabila mereka bekerja perusahaan wajib memberikannya upah lemburnya," jelasnya.
Ditegaskan Ilyan, apabila perusahaan swasta tidak memberikan upah lembur di tanggal tersebut, segera lapor ke Disnaker Medan.
"Bisa datang langsung ke Kantor di Jalan Wahid Hasyim Kota Medan ataupun melalui via hotline," jelasnya.
Dikatakan Ilyan ada tujuh layanan hotline yang bisa dihubungi para karyawan yang mengalami permasalahan dengan perusahannya.
"Apapun itu ya, termasuk uang lembur karena kerja di tanggal 28 dan 30 itu tidak diberikan perusahaan, segera lapor ke kami," tegasnya.
Ilyan menerangkan, akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar upah lembur karyawan yang bekerja di tanggal 28 dan 30 Juni.
"Sanksi akan tetap ada dan berlaku. Untuk sanksi tergantung dari kesalahannya dan sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.
Berikut 7 nomor kontak layanan aduan yang dapat dihubungi, sebagai berikut :
1. Marisi Sumantri Sinaga : 082166765529
2. Marliana Yunita Sitanggang: 081263462281
3. Maymoonah RM Sitanggang: 081284352150
4. Jones Parapat : 08116366603
5. Luhut Purba : 085270720515
6. Lodewik Marpung : 081376439444
7. Arnold Pangaribuan : 085262374485
Untuk diketahui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.
Kemudian, pelaksanaan cuti bersama bersifat pilihan, sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja.
Ida mengatakan, cuti bersama untuk pekerja disesuaikan dengan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.
Baca juga: Harga Tiket Pesawat Jelang Libur Idul Adha, Medan-Jakarta Mulai Rp 800ribuan
Dikatakan Ida, Bagi pekerja yang mengambil cuti bersama, akan mengurangi hak cuti tahunannya. Sebagaimana surat edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama pada Perusahaan.
Ditegaskan Ida, pekerja atau buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang, dan pekerja akan dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.
(cr5/tribun-medan.com)
libur Idul Adha
upah lembur libur idul adha
upah lembur
Tribun Medan
Disnaker Medan
dinasker medan buka layanan aduan
berita Medan
Kadin Sumut Gelar Workshop UMKM Batch 4, Dorong Pelaku Usaha Lebih Kompetitif |
![]() |
---|
258 Peserta Adu Kreativitas di Lomba Website Aksara Batak, Ini Daftar Pemenangnya |
![]() |
---|
Maling di Medan Amplas Bongkar Habis Perkakas untuk Judi Hingga Narkoba, Berujung Bui |
![]() |
---|
Kecamatan Maimun Mulai Persiapkan Atletnya untuk Target 10 Besar di Porkot 2025 |
![]() |
---|
Alat Berat SDABMBK Hancurkan Bangunan Kosong Sarang Narkoba, Rico: Ada Bong dan Tuna Wisma |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.