MENANTU Presiden Jokowi Intruksikan Tembak Mati Begal, KontraS: Dia Tidak Mengerti Soal Hukum

Kemudian diikuti dengan tangan kosong keras, penggunaan senjata tumpul, hingga penggunaan senjata kimia, seperti gas air mata atau semprotan cabe.

"Tahap-tahap itu harus dijalankan terlebih dahulu, lagian penggunaan kekuatan itu tidak boleh dilakukan secara serampangan, karena ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh kepolisian,"

"Misalnya legal nggak penembakan itu di jalani, profesional nggak penembakan itu dilakukan,"

"Kalau misalnya dia sama-sama membawa senjata api atau polisi dalam keadaan merasa berbahaya itu bisa dilakukan penembakan,"

"Tapi juga bukan artian dia di tembak mati, dia harus tembak mencegah atau melumpuhkan si pelaku, kalau tembak mati itu serampangan," ucapnya.

KontraS menilai, penembakan sembarangan dengan menggunakan kekuatan aparat itu berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia atau HAM.

"Karena pelaku belum tentu melakukan kejahatan itu, karena dia belum di proses secara hukum," tuturnya.

"Kebanyakan di kasus penembakan persoalannya adalah apakah benar itu dilakukan sesuai prosedur,"

"Kami mencatat ada 38 kasus penembakan di Sumut tahun ini, dari Juni 2022 ke Juni 2023, dan penembakan itu, selalu tepat sasaran berada di kaki, tapi ada juga yang mati kalau nggak salah tiga atau empat yang mati. Jadi inikan aneh," tegasnya

Lebih lanjut, dikatannya pernyataan menantu presiden Jokowi ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan terhadap institusi kepolisian yang bisa terlibat melanggar HAM.

"Seharusnya yang Bobby lakukan adalah bukan dihilirnya, ketika ada kejahatan maka tangkap pelaku begal dengan tembak mati,"

"Tapi bagaimana melakukan pencegahan. Di Medan memang banyak terakhir-terakhir ini, ada kasus pencurian, begal, geng motor,"

"Bahkan ada temuan mayat-mayat di jalan, ini artinya Medan tidak aman, yang harus dilakukan oleh Bobby bagaimana tindakan preventif mencegah kejahatan,"

"Suruh saja polisi itu monitoring tiap malam, karena ada pencegahan preventif jadi jangan ketika suatu kejahatan yang terjadi maka dilakukan penegakan hukum, pencegahannya dilupakan," bebernya.

Rahmat menyampaikan, langkah tembak mati bandit jalanan tanpa proses hukum bukanlah solusi untuk mencegah aksi kejahatan.