Nihil Keterwakilan Perempuan, Pengamat Nilai Ada Indikasi Masalah dalam Seleksi Bawaslu Sumut

Hal ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana disebutkan, keterwakilan perempuan dalam tahapan rekrutmen calon anggota penyelanggara pemilu sebesar 30 persen dari jumlah laki-laki yang mendaftar.

"Tidak ada prempuan mungkin kebijakan mereka (Bawaslu RI). Yang penting kami sudah sampaikan dua calon prempuan dari 14 nama yang kami sampaikan itu," jelas Faisal.

Faisal mengungkapkan bahwa tugas mereka sebagai Timsel calon anggota Bawaslu Sumut periode 2023-2028, sudah selesai. Setelah 14 nama disampaikan atau dikirim ke Bawaslu RI.

"Artinya, tugas kami sudah selesai mengantarkan dan keputusan ada ditangan Bawaslu RI. Kami tidak bisa melakukan protes," ucap Faisal.

(cr14/tribun-medan.com)